Panwaslu Serahkan Kasus ASN Kampanye Nomor 1 ke Penyidik Kepolisian

0
136

CIANJUR, patas.id – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Cianjur usai menggelar rapat khusus dan tertutup dengan tim Gakkumdu untuk membahas kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan aparat sipil negara (ASN) bersama Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Ridwan Kamil, yang terjadi di Kecamatan Sukanagara, beberapa waktu lalu.

Ketua Panwaslu Kabupaten Cianjur, Hadi Dzikri Nur, menjelaskan, pembahasan yang baru saja dilakukan bersama tim Galkumdu di Sekretariat Panwaslu memutuskan permasalahan yang menimpa kasus ASN bernama Budi Wahyu Mawardi sebagai Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Campaka Mulya sekaligus juga Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Campaka Mulya.

“Berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan rapat bersama Gakkumdu, kasus Budi Wahyu Mawardi kami lanjutkan ke tingkat penyidikan,” kata Hadi saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (21 Juni 2018).

Dia mengatakan, untuk kepentingan penyidikan, Panwaslu sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

“Intinya kalau bukti-bukti sudah lengkap nanti dari kepolisian akan langsung diserahkan ke kejaksaan selanjutnya diproses,” katanya.

Menurut Hadi, hal yang paling fatal yang dilakukan Budi Wahyu Mawardi adalah statusnya sebagai ASN. Seperti diketahui bahwa ASN itu diwajibkan untuk netral. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku adalah melanggar pasal 188 UUD Nomor 1 tahun 2015 jo pasal 71 UUD Nomor 10 tahun 2016.

“Dalam aturan itu sudah jelas bahwa seorang pejabat ASN atau Kepala Desa dan dengan sengaja melanggar aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dengan harus membayar denda paling sedikit Rp 600 ribu dan paling banyak Rp 6 juta,” terang Hadi.

Dia menambahkan, untuk penyidikan terhadap pelaku sendiri akan dimulai sejak hari Kamis (21 Juni 2018). Dan Hadi mengaku kalau untuk pemeriksaan sendiri dari tim pengawas pemilu sudah selesai.

Sebagai petugas pengawas pemilu, Hadi berharap agar kepada semua pihak tetap berhati-hati dan sadar fungsi.

“Undang-undang ini bukan untuk dilanggar akan tetapi untuk dijalankan, jadi saya harap kepada pihak-pihak terkait agar tetap berhati-hati,” tandasnya. (daz/*)

Comments

comments