Hak Angket tak Masuk Agenda Pembahasan Bamus

0
146

CIANJUR, patas.id – Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cianjur menggelar rapat pembahasan agenda kegiatan bulan ini, Jumat (11 Mei 2018). Salah satu yang diusulkan dibahas masalah hak angket untuk Bupati Cianjur, namun tak masuk jadwal karena suratnya belum masuk ke Bamus.

Ketua Fraksi Partai Hanura, Ade Sobari, mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan usulan hak angket tersebut. Namun, tidak dibahas dalam rapat Bamus karena suratnya belum masuk.

“Sudah kami sampaikan usulan tersebut, tapi tidak masuk agenda pembahasan di Bamus karena suratnya belum masuk,” ujar Ade Sobari kepada patas.id, Jumat (11 Mei 2018).

Dia menyebutkan bahwa fraksinya sudah menyampaikan apa yang diinginkan oleh rakyat. Soal diterima atau tidak menjadi agenda pembahasan, itu keputusan dari semua anggota Bamus.

“Sudah gugur kewajiban saya sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan apa yang diinginkan rakyat. Ini konstitusional, bukan keinginan pribadi,” kata Ade Sobari.

Ketua Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN), Sahli Saidi, pun menyampaikan hal yang sama. Menurut dia, pembahasan hak angket ini bukan berarti menjatuhkan bupati.

“Ini kan baru nyampe sebatas usulan. Kalau pun diterima, masih panjang prosesnya. Yang penting kita tampung untuk memperlihatkan itikad baik kepada rakyat,” kata Sahli.

Sementara itu, Ketua Bamus yang juga Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Yadi Mulyadi, mengatakan, soal usulan hak angket memang sempat dibahas sedikit.

“Tapi tidak panjang lebar karena tidak masuk agenda pembahasan. Suratnya juga belum masuk,” tutur Yadi.

Yadi mengungkapkan bahwa usulan hak angket harus masuk dan diregistrasi dengan pengusul dari anggota DPRD, bukan dari pihak luar.

“Aturannya harus pihak internal (anggota DPRD) yang menyampaikan usulan, tidak bisa pihak ketiga,” tandas Yadi.

Berdasarkan informasi, surat usulan hak angket sudah masuk di Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur sesuai dengan tanda terima yang ditandatangani pihak Setwan dan Presidium Rakyat Cianjur Bergerak untuk Sugih Mukti.

“Ya, itu kan hanya masalah tafsir prosedural,” ujar Unang Margana dari Presidium Rakyat Cianjur Bergerak untuk Sugih Mukti. (daz)

Comments

comments