Pengojek Pangkalan dan Sopir Angkum Demo ke DPRD

0
98

CIANJUR, patas.id – Sekitat seribuan pengemudi angkutan umum dan ojek pangkalan di Cianjur menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Kabupaten Cianjur, Senin (30 April 2018). Mereka menuntut agar aplikasi angkutan berbasis online ditutup.

Aksi unjuk rasa angkutan konvensional yang kesekian kalinya itu menuntut pemerintah daerah menutup aplikasi layanan angkutan online yang dinilai merugikan pengendara angkutan konvesional.

Seribuan orang tersebut sempat konvoi ke sejumlah jalan protokol menyisir angkutan dan pangkalan yang masih beroperasi, untuk ikut berunjuk rasa. Bahkan massa sempat melakukan orasi di depan Kantor Bupati Cianjur, sebelum melanjutkan aksi ke kantor DPRD Kabupaten Cianjur.

Bahkan aksi itu juga membuat ratusan calon penumpang telantar di sejumlah titik dan terpaksa melanjutkan perjalanan dengan mengunakan truk yang disiapkan Yon Raider 300 dan Polres Cianjur di beberapa perempatan jalan protokol.

Rudi Agan, kordinator aksi, mengatakan, kehadiran angkutan berbasis online dituding telah banyak melakukan pelanggaran. Akibatnya pengemudi angkutan konvensional seperti angkot dan ojek pangkalan kehilangan pendapatan.

Rudi menegaskan bahwa pihaknya menuntut pemerintah daerah untuk menutup aplikasi angkutan online agar tidak ada lagi pengemudi angkutan resmi yang dirugikan termasuk ojek pangkalan yang selama ini mengandalkan pencarian dari mengojek.

“Sudah banyak pelanggaran yang dilakukan angkutan berbasis online, sehingga kami mendesak segera ditutup dan dilarang beroperasi di Cianjur,” katanya kepada wartawan, Senin (30 April 2018).

Selang beberapa saat melakukan orasi di depan kantor wakil rakyat, seratusan orang perwakilan ojek dan angkutan diterima Komisi III DPRD Kabupaten Cianjur di ruang rapat dewan, untuk menyampaikan aspirasinya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cianjur, Atep Hermawan Permana, usai menerima perwakilan pengemudi, mengatakan pihaknya akan merekomendasikan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, melakukan penutupan aplikasi angkutan online ke Kementerian Perhubungan.

“Untuk penutupan aplikasi bukan ranah daerah melainkan ranah kementerian. Sehingga kami merekomendasikan penutupan melalui dinas terkait agar disampaikan ke kementrian sesuai tuntutan pengujuk rasa,” katanya.

Setelah mendapat surat rekomendasi yang ditandatangani bersama dinas, DPRD dan perwakilan pengujuk rasa, di bawah pengawalan ketat aparat keamanan, massa membubarkan diri dengan tertib. (daz/*)

Comments

comments