KPU RI dan DPRI Berperan Menurunkan Tingkat Partisipasi Pilgub

0
58

CIANJUR, patas.id – Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 terancam penurunan tingkat partisipasi pemilih karena regulasi yang kontradiktif. Lahirnya PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan suara diindikasikan menjadi pemicu ancaman tersebut.

“Pada pasal 7 ayat 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Suara disebutkan bahwa calon pemilih saat datang ke TPS wajib membawa form C6 (surat pemberitahuan) dan KTP elektronik atau surat keterangan dari Kantor Disdukcapil setempat. Kalau tidak, calon pemilih tak bisa mencoblos,” ujar Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Cianjut, Hilman Wahyudi, pada acara diskusi pakar yang digelar di kampus Universitas Suryakancana Cianjur, Selasa (17 April 2018).

Menurut Hilman, regulasi yang dikeluarkan KPU RI tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan penyelenggara Pilgub Jabar 2018.

“Kami sebagai penyelenggara hanya bisa menunggu, sebab yang bisa memutuskan regulasi tersebut pihak KPU RI dan DPR RI,” kata Hilman.

Dedi Mulyadi, pakar hukum dari Fakultas Hukum Unsur Cianjur, menilai penurunan tingkat partisipasi bisa terjadi secara sistemik karena regulasi yang dibuat oleh penyelenggara, yakni KPU RI.

“KPU RI yang mengeluarkan aturan ini harus bertanggung jawab karena bisa menghilangkan hak konstitusional warga yang mau menyalurkan hak pilih,” tutur Dedi.

Sementara itu, Mulyadi, dosen FISIP Universitas Indonesia menegaskan bahwa masalah regulasi itu bukan salah penyelenggara, tapi sudah diambil oleh politisi. Sebab, banyak kepentingan politik dalam setiap aturan yang dikeluarkan.

“Regulasi itu tidak diambil oleh penyelenggara, tapi oleh kebijakan politik dari politisi yang ada di legislatif. Sebab, banyak yang berkepentingan ketika aturan pemilu dibikin,” kata Mulyadi. (daz/*)

Comments

comments