Kantor Dinsos Cianjur Diserbu Pendemo

0
178

CIANJUR, patas.id – Ratusan pengunjuk rasa dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Kabupaten Cianjur yang didominasi kaum ibu merangsek ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Cianjur di Jalan Raya Bandung, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Kamis (12 April 2018).

Dengan pengawalan ketat aparat kopolisian, mereka memasuki halaman Kantor Dinas Sosial sambil membawa sejumlah spanduk bertuliskan “PKH-Rastra tidak Akan Menuntaskan Kemiskinan” serta “Bantuan Sosial yang Akan Mengadu Domba Rakyat Miskin”.

Dalam orasinya mereka menutut agar dinas sosial menyejahterakan rakyat miskin secara merata dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran. Selain itu, pengunjuk rasa menuding masih banyak oknum pendamping PKH yang melakukan pungutan liar (pungli), pendamping PKH yang doble job, dan peserta PKH digiring ke arena politik praktis.

Ketua SPRI Kabupaten Cianjur, Eka Putra Pratama, mengatakan, situasi saat ini masalah kesejahteraan warga miskin tak seimbang dibanding pembangunan infrastruktur.

“Sudah angkanya kecil dalam APBN, masih juga dipungli oleh oknum pendamping PKH,” ujar Eka kepada wartawan, Kamis (12 April 2018).

Menurut Eka, selain terlibat pungli, ada juga pendamping PKH yang doble job dan menggiring peserta PKH ke arena politik.

“Salah satunya saat pilkades banyak pendamping PKH yang melakukan intervensi terhadap peserta penerima PKH,” katanya.

Eka menjelaskan, aksi unjuk rasa hari ini untuk membuat kesepakatan meminta surat perjanjian secara tertulis kepada dinas sosial agar segera memberikan sanksi tegas terhadap pendamping PKH.

“Yang akan dibuat dalam surat perjanjian tersebut ada tiga poin. Pertama, Dinas Sosial harus melapor ke pihak kepolisian jika ada pendamping PKH yang melakukan pungli. Kedua, Dinas Sosial harus melakukan pemecatan terhadap pendamping PKH yang doble job. Dan, Ketiga, memecat pendamping PKH yang menggiring peserta ke arena politik,” kata dia.

Sementar itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Ahmad Mutawali, mengatakan, terkait dengan warga miskin yang belum mendapatkan PKM pihaknya berjanji akan segera membantu.

“Tentu melalui tahapan-tahapan agar tidak jadi lagi permasalahan seperti sekarang. Tapi kaitan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah layak maka harus disetop bantuan PKH-nya,” katanya.

Mutawali mengatakan, petugas pendamping PKH harus netral, tidak boleh ada keberpihakan apalagi menggiring peserta penerima PKH ke arena politik.

“Kalau ada pendamping yang melakukan pungli atau doble job, laporkan kepada kami. Kalau terbukti akan langsung kami pecat,” tegasnya. (daz/*)

Comments

comments