Pedagang Kartu Seluler Demo Kemenkominfo

0
127

CIANJUR, patas.id – Ratusan pedagang dari komunitas Cianjur Niaga Seluler berunjuk rasa ke Kantor DPRD Kabupaten Cianjur, Jalan KH Abdullah bin Nuh, Cianjur, Rabu (28 Maret 2018). Mereka memprotes kebijakan Kemenkominfo terkait pembatasan tiga kartu untuk satu warga.

Pengunjuk rasa memasuki halam Kantor DPRD Kabupaten Cianjur dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan protes terhadap peraturan tersebut. Dengan mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian mereka terus melakukan orasi di depan gedung wakil rakyat tersebut.

Para pendemo menilai pembatasan tersebut akan berimbas terhadap penjualan dan mengurangi omset pendapatan dari berdagang kartu perdana. Pedagang juga banyak menerima keluhan dari warga yang tak bisa melakukan registrasi kartu mereka.

Koordinator aksi Cianjur Niaga Seluler, Inu Taufik (42 tahun), mengatakan, mereka mewakili empat ribu retailer di Cianjur yang tidak menyetujui pembatasan registrasi yang dilakukan Kemenkominfo.

“Mana keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Kami ada empat ribu pengusaha kecil, kami mengusung sikap agar pemerintah menghapus aturan, omset kami sudah turun 40 persen,” ujar Inu.

Pedagang khawatir dengan adanya kebijakan baru tersebut maka paket seluler Indonesia akan dikuasai oleh segelintir pemodal besar.

“Kalau pengangguran sudah pasti banyak jika kebijakan itu diberlakukan,” kata Inu.

Menurut Inu, unjuk rasa tidak hanya dilakukan di Cianjur, tanggal 2 April 2018 mendatang akan berujuk rasa ke provinsi.

“Tepatnya ke Gedung Sate Bandung kita akan mengadakan lagi unjuk rasa pedagang seluler se-Jawa Barat,” ucapnya.

Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Yadi Mulyadi, menanggapi para pengunjuk rasa dalam surat kesepakatan yang dibuat. Menurut dia, pihaknya sudah membuat rekomendasi untuk Kemenkominfo.

“Kami merekomendasi kepada Kemenkominfo untuk meninjau ulang peraturan tentang pembatasan tiga nomor ponsel untuk satu warga, memberikan kewenangan kepada pengusaha kecil dan meminta kepada Presiden RI dan DPR RI untuk tetap melindungi pengusaha kecil agar tak terjadi pengangguran,” kata Yadi. (daz/*)

Comments

comments