Diklaim Perusahaan, 1.500 Petani di Takokak Kehilangan Lahan Garapan

0
229

CIANJUR, patas.id – Sebanyak 1.500 petani penggarap di sejumlah desa di Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur terancam kehilangan lahan garapan. Pasalnya lahan mereka diklaim sebagai aset milik PT Pasir Luhur. Padahal lahan tersebut sudah dikelola sejak puluhan tahun oleh para penggarap.

Bahkan, kekesalan warga atas klaim tersebut sempat menimbulkan aksi unjuk rasa ke kantor perusahaan yang terletak di Desa Simpang Kecamatan Takokak. Meskipun sudah dimediasi, masih belum ada keputusan resmi dan kesepakatan jelas atas tuntutan penggarap dengan kebijakan perusahaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, perseteruan petani penggarap yang tersebar di sejumlah desa di Kecamatan Takokak dengan PT Pasir Luhur itu bermula sejak setahun lalu. Dimana, perusahaan yang mendapatkan HGU pasca nasionalisasi lahan beralih kepemilikan kepada salah satu perusahaan makanan dan minuman besar di Indonesia.

“Sebenarnya lahan tersebut sudah digarap sejak masa Belanda di Indonesia, setelah itupun ada lahan yang digarap oleh warga. Bahkan oleh direksi PT Pasir Luhur sudah dibuat kesepakatan ada lahan yang digarap warga. Tapi sekarang lahan garapan diklaim seluruhnya oleh perusahaan,” ujar Kepala Desa Simpang, U Suhandi, kepada wartawan, Selasa (27 Februari 2018).

Menurut Suhandi, hal itu memicu kemarahan para petani penggarap. Pihaknya pun sebatas bisa memfasilitasi agar ada komunikasi antara penggarap dengan pihak perusahaan. Namun keputusan akhirnya masih belum didapat, baru dihasilkan kesepakatan sementara hingga ada kejelasan hukum.

Perwakilan dari PT Pasir Luhur juga tidak bisa menentukan kebijakan, baik menyerahkan 350 hektar yang menjadi lahan garapan warga ataupun tetap mengklaim seluruhnya sebagai lahan perusahaan yakni sekitar 900 hektar.

Sementara itu, tokoh warga Takokak yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Tavip Darmawan, menuturkan, dalam lahan yang merupakan HGU tersebut, belum ada kepastian jika lahan yang digarap warga masuk dalam 900 hektar lahan perusahaan.

“Dari keterangan tokoh yang dituakan yang menjadi penggarap sejak puluhan tahun lalu, lahan itu awalnya 2.000 hektar, tapi yang di HGU-kan itu sebanyak 935 hektar. Dan yang 350 hektar lahan garapan warga pun belum jelas masuk dalam aset perusahaan atau di luar itu. Baru sebatas klaim,” katanya.

Tetapi, lanjut dia, sebelum ada keputusan hukum, para petani sebaiknya diberi kebebasan untuk menggarap lahan tersebut untuk menanam palawija. Petani penggarap pun ditekankan untuk tidak mengganggu lahan perusahaan yang tengah diolah. Kesepakatan yang dibuat saat managemen sebelumnya pun didorong untuk tetap dijalankan.

“Silakan proses secara hukum, warga pun memproses tuntutannya secara hukum. Sambil menunggu keputusan, ikuti kesepatan sebelumnya. Perusahaan jangan sampai mengambil kebijakan seenaknya, sebab dikhawatirkan ada aksi lanjutan, selain yang digelar beberapa hari lalu.”

Dia juga mengharapkan pemerintah pusat turun tangan untuk bisa memberikan hak pada para petani penggarap yang sudah ada sejak puluhan tahun dan turun-temurun. Apalagi, Pemerintah RI tengah menjalankan program reforma agraria.

“Petani juga ingin untuk memiliki kejelasan, termasuk membayarkan pajak secara taat,” katanya. (isl)

Comments

comments