Disnakertrans Belum Tindak TKA Ilegal yang Tertangkap di Cianjur

0
220

CIANJUR, patas.id – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur belum memutuskan sanksi untuk perusahaan yang mempekerjakan TKA ilegal. Akan tetapi, disnakertrans menilai, keberadaan TKA ilegal yang bekerja di Cianjur menjadi peringatan keras untuk banyak pihak.

Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Cianjur, Heri Suparjo, mengatakan, diamankannya lima orang TKA ilegal di sebuah perusahaan tambang pada pekan lalu belum menghasilkan sanksi apapun.

”Karena mereka masih diproses oleh tim gabungan, dalam hal ini pihak imigrasi. Kami masih akan melihat unsur-unsur yang menyalahi, ketika memeriksa mereka,” ujar Heri kepada wartawan Selasa (4 Desember 2017).

Menurutnya, Disnaker Kabupaten Cianjur memang ingin menyelesaikan seluruh tahapan sesuai dengan prosesnya. Apalagi, lanjut Heri, disknakertrans sebenarnya sudah turun ke lapangan terlebih dahulu sebelum pihak imigrasi turun tangan.

“Kami sudah mengendus lebih dulu,  diduga ada kejanggalan dari keberadaan TKA di Cianjur. Hal itu ditemukan, ketika salah satu pihak mengajukan permohonan perpanjangan izin bekerja di Cianjur. Oleh karena itu, disnakertrans pun menolak dikatakan kebohongan,” ungkap diam

Menurutnya,  disnakertrans juga sudah melakukan penelusuran dan ternyata ditemukan tujuh orang TKA ilegal. Lima di antaranya sudah dua bulan di Cianjur, dan dua lainnya baru dua minggu bekerja. Seluruhnya tanpa dokumen yang sah untuk bekerja.

Terungkapnya hal itu, kemudian diakui Heri akan segera dilaporkan kepada kementerian. Sementara hal-hal lainnya, dinas masih menunggu proses di tingkat imigrasi selesai.

Sebenarnya, tambah Heri, berdasarkan ketentuan imigrasi, sanksi terkait TKA ilegal itu diserahkan kepada pemerintahan setempat. Namun, Heri berdalih disnakertrans hanya berkewenangan terkait dengan izin pekerjaan.

”Karena izin TKA ada di kementerian,  disnakertrans hanya memberikan rekomendasi perpanjangan izin yang habis bagi mereka. Kami kasih rekomendasi sesuai peraturan dan memastikan boleh tidaknya mereka mengisi pekerjaan terkait,” kata Heri.

Akan tetapi, Heri bersikeras, bahwa disnakertrans tidak lepas tangan menangani masalah TKA ilegal. Terlebih lagi, dinas juga disebut-sebut selalu melakukan sidak ketika ada hal yang mencurigakan.

“Tapi tetap persoalan TKA pada akhirnya menjadi tugas bersama. Terutama setelah adanya kebijakan bebas visa dari pemerintah pusat. Diharapkan, seluruh pihak dapat mengawasi dengan seksama kedatangan turis yang juga bisa disalahgunakan untuk bekerja, ” tuturnya.(isl)

Comments

comments