Upah Buruh di Cianjur Masih Menggunakan Sistem Borongan

0
331

CIANJUR, patas.id – Serikat pekerja di Kabupaten Cianjur berencana merumuskan kembali penerapan UMK 2018 yang sudah ditetapkan. Perumusan atau perundingan tersebut akan dilakukan bersama pengurus dan anggota di beberapa perusahaan.

Ketua DPC Serikat Buruh Muslimin Seluruh Indonesia (Sarbumusi) Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Cianjur, Nurul Yatim, mengatakan, hal itu dilakukan mengingat adanya kemungkinan perusahaan menerapkan pengupahan di bawah UMK yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Barat.

”Masih banyak perusahaan di Cianjur yang mengupah pegawai dengan besaran di bawah UMK 2017 saat ini. Mereka (perusahaan) masih pakai sistem upah borongan, jadi kalaupun UMK 2018 naik, upah pegawai belum tentu naik signifikan,” ujar Nurul. 

Menurut Nurul, sistem upah borongan yang diaplikasikan di sejumlah perusahaan, membuat kenaikan UMK 2017 tidak mempengaruhi buruh terlalu banyak. Pasalnya, besaran UMK 2018 Cianjur yakni Rp 2.162.366 belum tentu diperoleh sebagian besar buruh. Kalaupun mereka bisa mendapatkannya, jam kerja mereka di perusahaan pun tentunya akan panjang.

Dengan kata lain, meskipun buruh memperoleh gaji sebesar UMK 2018, jam kerja mereka jauh lebih panjang dibandingkan dengan perusahaan besar yang memberi upah serupa, tapi dengan jam kerja lebih pendek. Hal tersebut, dinilai menjadi kondisi yang membuat serikat buruh miris.

”Makanya, kami mencoba untuk menggali kemungkinan pengupahan apakah bisa tidak naik 8,71 persen saja. Jadi, kenaikan upah bisa dirasakan jauh lebih signifikan oleh buruh di perusahaan yang tersebar di sini,” ujarnya.

Nurul pun mengatakan, pada dasarnya buruh bisa mentolerir jika ada perusahaan yang tidak sanggup menerapkan UMK 2018 dan mengajukan penangguhan. Asalkan, ada serikat buruh di perusahaan yang diajak berdiskusi sebelumnya.

Jangan sampai, penangguhan dilakukan secara sepihak atas inisiatif perusahaan sendiri. Jika demikian, tentunya buruh yang akan dirugikan karena tidak mendapatkan kesepakatan apapun sebelumnya. Sayangnya, saat ini ketiadaan serikat pekerja banyak terjadi di perusahaan yang mengupah buruh di bawah besaran UMK 2017.

”Kesannya ada ekspolitasi kerja ketika perusahaan menangguhkan kenaikan upah tanpa persetujuan buruh. Beda kalau ada serikat pekerja, perusahaan bisa duduk bersama terkait realisasi kenaikan pengupahan,” ujar Nurul.

Dia mengharapkan, saat ini perusahaan mampu terbuka kepada serikat pekerja. Apabila perusahaan mengeluhkan besaran UMK dan belum mampu membayarkannya sesuai keputusan gubernur, sebaiknya hal itu dirundingkan dan disepakati bersama.

”Makanya, sekarang kami berusaha untuk bernegosiasi dengan perusahaan. Mereka yang mampu bayar sesuai UMK diharapkan dapat membayar lebih tinggi. Jadi perusahaan kecil pun bisa mengupah setidaknya senilai dengan UMK, supaya tidak jauh perbedaannya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Cianjur, Sutardi, mengatakan, sejauh ini di Kabupaten Cianjur hanya ada satu perusahaan terbuka (PT) yang kemungkinan dapat menerapkan upah di atas UMK 2018.

”Memang bisa dihitung jari perusahaan yang mampu membayarkan sesuai keputusan gubernur. Soalnya, di Cianjur masih banyak perusahaan yang mengandalkan bahan baku yang kadang ada kadang tidak setiap harinya,” ujar Sutardi.

Hal tersebut, menyebabkan kemungkinan besar masih banyak perusahaan yang tidak bisa membayar upah sebesar UMK 2018 atau bahkan UMK 2017. Pasalnya, perusahaan yang demikian, mengandalkan ketersediaan barang usaha untuk operasional perusahaan. Maka dari itu, sistem upah borongan lebih banyak diterapkan selama ini.

”Perusahaan juga harus melihat skala upah bagi buruh, tidak berarti UMK naik maka gaji seluruh pekerja juga setara. Ada standar yang ditentukan, dan sejauh ini memang belum ada keberatan terkait besaran UMK dari pihak terkait,” ucapnya.

Sutardi menegaskan, UMK 2018 yang mengacu pada PP 78/2015 itu dinilau sudah mengakomodir kebutuhan hidup layak. Akan tetapi, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan.

Apalagi, jika dilihat, saat ini perusahaan industri semakin banyak yang berpindah tempat (relokasi) jika besaran upah lebih dari Rp 3 juta. Menurut Sutardi, perusahaan juga terus mencari daerah dengan pengupahan yang lebih murah.

”Makanya, semakin tinggi upahnya potensi pindah juga tinggi. Apalagi, industri garmen yang sering pindah karena relatif mudah. Itulah, salah satu alasan perusahaan mempertimbagkan pengupahan di suatu daerah,” ujarnya. (isl)

Comments

comments