Perda Transportasi Online Harus Segera Dibentuk

0
223

CIANJUR, patas.id – DPRD Kabupaten Cianjur didorong untuk membentuk regulasi terkait transportasi online di Cianjur. Selain untuk mengatur keberadaannya, regulasi itu bakal memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang datang dari aktivitas usaha itu, serta usaha berbasis teknologi lainnya.

Dihubungi Senin, (21 Agustus 2017), Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, Djoni Rozali, mengatakan bahwa regulasi berbentuk Peraturan Daerah (Perda) terkait transportasi online perlu segera dibentuk, supaya pengaturan dan penataan di lapangan bisa lebih berdasar hukum.

“Sekarang belum ada regulasi di Cianjur, karena memang belum seperti daerah lain yang sudah marak. Transportasi online baru ada beberapa di Cianjur, tapi harus segera jadi perhatian sebelum menjamur tak teratur.”

Menurut Djoni, jika transportasi online dibiarkan tumbuh tanpa terawasi atau terikat aturan, kemungkinan menimbulkan masalah sangat tinggi. “Sebelum seperti daerah lain yang berkonflik karena transportasi online dan konvensional, tentunya harus dibuat regulasinya,” ujarnya serius.

BACA: Belum Mengurus Perizinan, Transportasi Online Sudah Hilir Mudik di Cianjur

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur, Suprayogi, mengatakan pihaknya juga menunggu regulasi terkait transportasi online atau badan usaha yang menggunakan teknologi informasi. Rekomendasi yang dikeluarkan setiap dinas untuk transportasi online pun akan kuat ketika ada dasar dan regulasinya.

“Utamanya agar bisa menggali potensi PAD dari jasa tersebut. Mungkin tidak dibebankan pada para pengemudinya, tapi bisa dibebankan kepada pemilik aplikasinya. Tapi itu baru bisa berjalan jika ada regulasi.” 

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cianjur, Atep Hermawan, mengatakan bahwa munculnya transportasi online di Cianjur bakal menjadi perhatian, namun terkait regulasi, pihaknya belum mengarah ke sana dan lebih menekankan pada dinas terkait untuk mengantisipasi timbulnya gejolak dari keberadaan jasa tersebut.

Dinas diharap Atep tidak memberikan izin tanpa melakukan pembahasan atau kajian terkait transportasi online di Cianjur, agar bentrokan dengan transportasi konvensional yang sudah terlebih dulu ada tidak muncul.

“Rencananya Dewan bakal berkomunikasi dengan Dinas terkait, sementara untuk regulasi belum ada arahan ke sana. Kalau memang dibutuhkan pasti dibahas segera. Yang terpenting saat ini, Dinas tidak sembarangkan keluarkan izin supaya peristiwa konflik di daerah lain tidak terjadi di Cianjur,” paparnya. (isl)

Comments

comments