Presidium Pembentukan Cianjur Utara Serius Ajukan Pemekaran Kabupaten Cianjur Utara

0
390


CIANJUR, patas.id – Presidium Pembentukan Cianjur Utara tampaknya makin serius mengajukan pemekaran bagi 13 kecamatan di wilayah Cianjur utara. Meski banyak kabupaten/kota yang gagal setelah terbentuk Daerah Otonomi Baru (DOB), Presidium Pembentukan Cianjur Utara tetap yakin jika pemekaran di Cianjur akan berjalan baik dan mencapai target dalam menyejahterakan warga di Cianjur utara.

Hal itu diungkapkan Humas Presidium Pembentukan Cianjur Utaran, Sultan Muhammad. Menurutnya, Presidium Pembentukan Cianjur utara sudah melalui tahapan pembentukan struktur kepengurusan presidium dan akan menempuh proses selanjutnya.

“Sabtu (4 Februari 2017) kami sudah bentuk struktur kepengurusan presidium. Selanjutnya kami akan menyosialisasikan kepada warga. Kami mengecek tanggapan dari warga, apakah ini jadi kebutuhan atau tidak,” kata dia.

Menurutnya, jika tahapan tersebut selesai dan ditanggapi positif, pihaknya akan melanjutkan pada proses pengusulan dan dorongan dari pemerintah desa di 13 kecamatan yang masuk dalam rencana pemekaran Cianjur utara.

“Ketika warga merespon positif, maka pemerintah desa akan didorong mengeluarkan surat permintaan pembentukan Cianjur utara,” kata dia.

Dia menjelaskan, keuntungan bagi warga yang masuk ke wilayah Cianjur utara ialah pembangunan yang pesat, selain itu ada jaminan peningkatan kesejahteraan, pelayanan kesehatan, dan kemajuan di bidang pendidikan.

“Ketika berbicara pemekaran, maka melihat daerah-daerah lain yang sudah terlebih dulu melakukan pemekaran. Daerah yang terlalu luas membuat pembangunan menjadi lambat, tapi daerah yang kecil seperti Purwakarta lebih pesat sebab cakupan pembangunannya lebih kecil sementara anggaran yang ada besar. Itu yang jadi keuntungan. Kami juga tak menyalahkan pemerintahan yang saat ini lantaran pembangunan yang lambat, mungkin karena wilayah yang terlalu luas. Makanya diberi solusi dengan dilakukan pemekaran,” tuturnya.

Dia mengakui, jika selama 2009 sampai 2016, dari ratusan daerah otonomi baru, 60 persen di antaranya mengalami kegagalan. Namun untuk mengantisipasi hal itu, pemegang kekuasaan tertinggi akan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan harapan dan kebutuhan warga.

“Memang sebagian besar DOB itu gagal, tapi kami yakin Cianjur Utara tidak akan gagal. Pasalnya kalau dulu, regulasi pembentukan DOB itu mudah, sementara saat ini dipersulit agar pembentukannya lebih berkualitas. Jikapun pemerintahan yang baru berjalan tidak pada jalurnya, selaku presidium adalah kewajiban untuk meluruskan kembali program yang ada.”

Pengurus Presidium Pembentukan Cianjur Utara lainnya, Asep Toha, mengungkapkan, pemerintahan saat ini memang masih muda sebab baru berjalan selama beberapa bulan, namun kebijakan yang ada masih belum menunjukan apabila pemerintah pro terhadap rakyat.

“Salah satunya dana kesehatan khususnya SKTM yang hanya Rp 12 miliar. Sementara pembangunan alun alun mencapai Rp 30 miliar per tahun dengan lama dua tahun anggaran,” kata dia.

Namun, lanjut dia, pemekaran Cianjur Utara tetap berdasar pada kebutuhan warga, sehingga penerimaan tanggapan menjadi yang utama. “Jika warga setuju, maka dilanjutkan. Sebaliknya, jika menolak maka dihentikan pembentukan pemekarannya,” kata dia.

Pria yang akrab disapa Asto itu menambahkan, pembentukan Cianjur utara juga diyakini akan berbasis kebutuhan, bukan pada kepentingan politik. Kepengurusan awal Presidium Pembentukan Cianjur Utara pun diklaim bersih dari tokoh politik.

“Kalau ada tokoh politik yang masuk silahkan saja, tapi harus berdasarkan keikhlasan. Kalau tidak ikhlas, nanti juga akan mundur dengan sendirinya. Makanya kami yakin Cianjur Utara tidak akan gagal karena berpatokan pada unsur kebutuhan, bukan kepentingan politik segelintir pihak,” tandasnya.(isl)

Comments

comments