Caleg Terpilih Perempuan DPRD Kabupaten Cianjur Hanya 18 Persen

0
40

CIANJUR, patas.id – Calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur terpilih periode 2019-2024 yang berasal dari kalangan perempuan tercatat sebanyak 9 orang dari total 50 orang. Jika diprosentasekan, jumlah caleg terpilih perempuan sebanyak 18 persen.

“Alhamdulilah, pekan lalu kami sudah menetapkan jumlah perolehan kursi dan caleg terpilih Kabupaten Cianjur periode 2019-2024. Dari 50 orang yang terpilih, sebanyak 9 orang atau 18 persen merupakan perempuan,” tutur Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Hilman Wahyudi, dalam kegiatan Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu Serentak 2019 di salah satu hotel di kawasan Cipanas, Rabu (31 Juli 2019).

Hilman menuturkan, tak ada aturan mengikat soal kuota perempuan yang terpilih duduk di parlemen. Terkecuali saat tahapan pendaftaran, semua parpol wajib memenuhi keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen.

“Kalau yang terpilih itu kan hasil. Jadi tidak ada aturan berapa kuota yang harus terpenuhi soal keterwakilan perempuan,” jelasnya.

Hasil pleno penetapan, lanjut Hilman, Partai Gerindra menempatkan 11 kadernya di parlemen, disusul Partai Golkar sebanyak 8 kursi, Partai NasDem 6 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 5 kursi, PDI Perjuangan 5 kursi, PKS 5 kursi, Partai Demokrat 5 kursi, PAN 3 kursi, dan PPP 2 kursi. Dengan telah ditetapkannya perolehan jumlah kursi parpol dan caleg terpilih, maka semua tahapan Pemilu serentak 2019 sudah selesai di Kabupaten Cianjur. “Semua tahapan telah kita selesaikan,” jelasnya.

Pasca selesainya semua tahapan Pemilu 2019, tutur Hilman, perlu ada evaluasi menyeluruh. Utamanya menyangkut evaluasi fasilitasi kampanye Pemilu 2019.

“Proses sudah kita lalui, tapi ada yang perlu dievaluasi. Tahapan kampanye Pemilu 2019 merupakan terpanjang. Hampir 7 bulan. Biasanya tahapan kampanye itu hanya 2-3 bulan,” terang Hilman.

Relatif panjangnya masa tahapan kampanye Pemilu 2019, kata dia, tentunya memberikan berbagai dinamika yang cukup luar biasa. Ada sejumlah caleg peserta Pemilu 2019 yang diberikan sanksi maksimal selama masa kampanye.

“Evaluasi ini perlu karena ada ruangnya. Tahapan evaluasi fasilitasi kampanye ini misalnya soal pengadaan APK (alat peraga kampanye) yang jumlahnya memang dibatasi, kemudian bahan kampanye juga dibatasi baik dari produk maupun tempat. Belum lagi hal-hal lainnya ditemukan di lapangan. Ini perlu dievaluasi sesuai permintaan KPU RI,” tandas dia.

Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Cianjur, Hadi Dzikri Nur, menambahkan, selama masa tahapan kampanye Pemilu 2019, Bawaslu mencatat sejumlah pelanggaran. Rinciannya, temuan 2 perkara pelanggaran administrasi, 7 perkara pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan 2 perkara pelanggaran hukum lainnya.

“Ada juga 3 perkara yang prosesnya inckraht di Sentra Gakkumdu. Satu perkara politik uang di Kecamatan Cugenang serta 2 perkara warga yang merusak APK,” tutur Hadi.

Ada hal yang mesti digarisbawahi selama pada masa tahapan kampanye, yakni menyangkut Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari peserta Pemilu. Hampir sebagian besar peserta kampanye tak menyertakan STTP.

“Kami agak keteteran dengan tidak disertakannya STTP ini. Ke depan, ini baiknya harus seperti apa. Ini perlu dibahas dan dievaluasi,” pungkasnya. (daz)

Comments

comments