Belum Ada Izin, Peternakan Ayam di Cisarandi Sudah Beroperasi

0
28

CIANJUR, patas.id – Sebuah peternakan ayam petelur (layer) di Desa Cisarandi, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, diduga belum mengantongi perizinan secara lengkap. Ironisnya, peternakan tersebut diduga sudah beraktivitas.

Kepala Seksi Penyelengaraan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cianjur, Suferi Faisal, mengaku telah menerima pengaduan terhadap aktivitas perusahaan peternakan ayam petelur di Desa Cisarandi. Pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan menurunkan tim untuk mengkros cek kondisi di lapangan.

“Yang kami ketahui, perusahaan peternakan ayam petelur itu baru sebatas daftar ke OSS (online single submission), tapi berkas belum masuk ke sini (DPMPTSP). Jadi, sampai saat ini IMB-nya belum terbit,” tutur Suferi.

Belum terbitnya IMB maupun kelengkapan perizinan lainnya, lanjut Suferi, maka secara aturan tidak boleh ada aktivitas atau operasionalisasi apapun. Namun, tutur dia, DPMPTSP tidak berkewenangan melakukan penindakan karena bukan petugas penegakan peraturan daerah.

“Sebetulnya ranah kita hanya administrasi. Ranah penindakan kan ada penegak Perda (Satpol PP),” ungkapnya.

Sepengetahuannya, perusahaan peternakan ayam petelur sudah mengantongi pertimbangan teknis (Pertek) yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Termasuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dari konsultan lingkungannya sudah ada.

“Tapi itu belum cukup karena harus ada izin lainnya, antara lain seperti siteplan, IMB, dan izin usaha peternakan,” tandasnya.

Kepala Seksi Penyidik PNS Satpol PP Kabupaten Cianjur, Heru Haerul Hakim, mengaku sempat menyegel perusahaan peternakan ayam petelur di Desa Cisarandi sebagai bentuk pengawasan setelah mendapat pengaduan. Namun segel itu kembali dibuka lantaran ada itikad dari manajemen perusahaan mengurusi kelengkapan perizinan.

“Kita datang ke sana, kemudian kita segel. Karena waktu itu di sana (peternakan ayam petelur) tidak ada yang bisa berbahasa Indonesia, kemudian kita segel. Lalu kita layangkan surat pemanggilan. Baru setelah itu mereka mengutus perwakilan yang bisa berbahasa Indonesia,” jelas Heru.

Hasil klarifikasi pemanggilan itu, lanjut Heru, perwakilan perusahaan menyerahkan berbagai kelengkapan administrasi seperti Pertek yang diterbitkan BPN, resi untuk perizinan, NIB (nomor induk berusaha), dan lain sebagainya.

“Kalau dari sisi administrasi, memang harusnya ada rekomendasi dari (Dinas) Peternakan. Kita (Satpol PP) tidak berkewenangan mengatur hal teknis. Cuma gak tahu, dalam sistem OSS itu diatur tidak izin perusahaan peternakan ini keluar harus ada rekomendasi dari Dinas Peternakan setempat atau tidak. Kita kan tidak tahu. Sistemnya online. Asal dia (perusahaan) sudah melengkapi sesuai syarat komitmen, dia (perusahaan) sudah bisa aktif dalam sistem OSS itu,” tegasnya.

Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur, Parwinia, mengaku belum mengetahui persis ada atau tidaknya izin rekomendasi dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan terhadap perusahaan peternakan ayam petelur tersebut.

“Nanti saya coba cek dulu apakah sudah ada atau belum izin rekomendasi dari kami,” kata Parwinia.

Parwinia tak memungkiri hingga saat ini masih terdapat perusahaan peternakan ayam yang diduga belum mengantongi administrasi perizinan lengkap tetapi di lapangan sudah beroperasi.

“Kadang-kadang, peternakan (ayam) itu muncul tapi belum mengantongi izin rekomendasi dari kita (Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan). Kalau yang sudah ada izinnya sih tidak ada masalah,” ujarnya.

Selain perizinan, lanjut Parwinia, yang harus diperhatikan juga radius antarpeternakan ayam. Artinya, Peraturan Menteri Pertanian maupun Undang-undang Peternakan mengamanatkan pengaturan jarak antara satu peternakan dengan peternakan lainnya. Apalagi jika terdapat peternakan ayam yang berbeda jenis antara broiler (pedaging) dan layer (petelur).

“Di dalam aturan undang-undangnya tidak boleh. Harus berjauhan (antara peternakan broiler dan layer),” tutur Parwinia.

Hasil pengamatan di lapangan, di dekat perusahaan peternakan ayam petelur di Desa Cisarandi terdapat peternakan ayam broiler yang masuk ke Desa Sukamulya. Kedua perusahaan peternakan itu berjarak sekitar 170 meter, hanya terpisah ruas jalan.

Relatif berdekatannya jarak peternakan ayam berbeda jenis tersebut bisa berdampak terhadap penyebaran virus. Terutama potensi penyebaran virus dari ayam petelur terhadap kondisi ayam pedaging.

“Tidak bisa berdampingan seperti itu. Harus ada jarak. Dampaknya bisa kena penyakit,” tandasnya. (daz)

Comments

comments