DKPP RI Jatuhkan Sanksi kepada Komisioner KPU Cianjur

0
67

CIANJUR, patas.id – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menjatuhkan sanksi kepada jajaran komisioner KPU Kabupaten Cianjur. Sanksi yang tertuang dalam Keputusan Nomor 109-PKE-DKPP/V/2019 itu berupa peringatan, peringatan keras hingga pencopotan jabatan.

Sanksi peringatan diberikan kepada tiga komisioner, yakni Selly Nurdinah, Rustiman, dan Ridwan Abdullah. Sedangkan Anggy Shofia Wardany dan Hilman Wahyudi (ketua KPU) dijatuhi peringatan keras. Hilman juga mendapatkan sanksi pemberhentian dari jabatannya selaku Ketua Divisi Keuangan, Logistik, dan Rumah Tangga.

Berdasarkan surat putusan DKPP RI yang diunggah di laman resminya, Hilman dan komisioner lainnya terbukti lalai dan tidak cermat dalam mengelola logistik pemilu termasuk gegabah dalam mengambil keputusan.

Karena itu, mereka dinilai telah bertindak tidak profesional, mengabaikan prinsip berkepastian hukum, tidak teliti dan tidak cermat dalam membuat kebijakan sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Para teradu melanggar ketentuan pasal 11 huruf a dan c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum,” demikian sebagian isi kutipan dari putusan DKPP RI tersebut.

Selanjutnya, DKPP RI memerintahkan KPU Jawa Barat untuk melaksanakan putusan tersebut paling lama tujuh hari sejak putusan tersebut dibacakan, Rabu (17 Juli 2019) dan memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Hilman Wahyudi, membenarkan soal putusan tersebut. Namun, Hilman tak banyak bicara menanggapi soal peringatan keras yang diterima dia dan rekan-rekannya.

“Iya, tapi keputusan pemberhentian saya sebagai ketua divisi tidak mengubah status saya sebagai anggota maupun ketua,” kata Hilman.

Ia juga enggan mengomentari lebih jauh soal sanksi itu karena masih menunggu instruksi dari KPU Jawa Barat selaku pihak yang diperintahkan untuk menjalankan putusan tersebut.

“Kalau ditanya soal menerima atau tidak, berkeadilan atau tidak, saya tidak mau menilai itu, penilaian saya sudah disampaikan di rapat DKPP. Intinya, jika menurut DKPP itu yang terbaik, kita harus menerimanya, karena (putusan) sifatnya final dan mengikat,” ungkapnya.

Keputusan DKPP RI yang menjatuhkan sanksi kepada para komisioner KPU Kabupaten Cianjur tersebut menyusul adanya pengaduan dari Forum Masyarakat Peduli Demokrasi Cianjur terkait penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Cianjur yang dinilai banyak menyisakan persoalan.

Pihak pengadu menyoroti kasus keterlambatan surat suara termasuk adanya temuan surat suara yang tertukar sehingga berdampak kerugian bagi peserta pemilu, dan materi pengaduan lainnya.

Terpisah, komisioner Bawaslu Kabupaten Cianjur tak ada yang bersedia mengomentari soal keputusan DKPP RI tersebut. Padahal DKPP menyebutkan bahwa pelaksanaan keputusan tersebut di bawah pengawasan Bawaslu.

“Kami no comment soal keputusan DKPP RI kepada komisioner KPU Kabupaten Cianjur tersebut,” ujar Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Cianjur, Hadi Dzikri Nur, singkat. (daz)

Comments

comments