Kuasa Hukum RM Tuding Plt Bupati Cianjur Melakukan Gratifikasi

0
88

CIANJUR, patas.id – Ridwan Mubarok (RM) akhirnya menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Negeri (PN) Cianjur dengan agenda sidang pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rabu (17 Juli 2019). Pada sidang kasus dugaan pemerasan oleh petugas KPK gadungan ini diwarnai aksi unjuk rasa dengan tagar (tanda pagar) save aktivis.

Karnaen, penasehat hukum RM, berencana melakukan pelaporan dugaan adanya gratifikasi oleh Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, dalam kasus tersebut.

“Segera kami akan melaporkan dugaan gratifikasi oleh Plt Bupati Cianjur ke Polda atau ke KPK. Itu segera kami lakukan,” ujarnya kepada wartawan usai sidang, Rabu (17 Juli 2019).

Dia berkilah bahwa ada setoran uang yang diakui Plt Bupati Cianjur senilai Rp 30 juta. Jika benar pengakuan tersebut, Karnaen mendalihkan uang tersebut masuk kategori gratifikasi.

“Katanya ada setoran uang Rp 30 juta dari Plt Bupati Cianjur. Klien kami tak pernah menikmati uang tersebut. Malah, jika benar ada setoran yang bisa dikategorikan gratifikasi,” kata Karnaen.

Karnaen menerangkan akan melayangkan nota keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan JPU kepada RM. Pasalnya ia menilai dalam dakwaan banyak menyimpang dan tidak tepat terkait dakwaan. “Untuk sidang selanjutnya kami akan membuat nota keberatan,” terangnya.

Ditanya terkait adanya mediasi, Karnaen mengungkapkan hingga saat ini belum tahu ada mediasi antara Plt Bupati Cianjur dengan pihak RM. Menurutnya, perkara ini tidak perlu berlanjut, karena pihaknya tidak menikmati uang.

“Nggak tahu ada motif apa Pak Herman untuk mengajukan perkara ini dan kalau memang benar dia memberikan uang, dia juga harus kena gratifikasi,” cetusnya.

Kabag Humas dan Keprotokolan Setda Kabupaten Cianjur, Gagan Rusganda, menjelaskan, Plt Bupati Cianjur, mengaku menghargai apa yang disampaikan kuasa hukum terdakwa atas kasus hukum tersebut.

“Namun sepenuhnya kami menyerahkan perkara ini kepada tim penasehat atau kuasa hukum yang sudah ditunjuk,” ujar Gagan singkat.

Yudi Junadi, kuasa hukum Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, menegaskan, pihaknya menghormati proses pengadilan yang sedang berlangsung. Menurut dia, keberatan-keberatan dari pihak terdakwa silakan dikemukakan di ruang sidang.

“Bukan melontarkan pernyataan yang tujuannya penggiringan opini, apalagi yang menyesatkan dan tanpa dasar hukum yang jelas,” ujar Yudi melalui pesan instant Whatsapp.

Yudi menambahkan, pernyataan advokat itu harus berbasis fakta hukum, bukan retorika setengah dusta. Sebab, gratifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 12B ayat (1) UU Noomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

“Syarat utamanya penerima haruslah pejabat publik bukan orang yang ‘mengaku-ngaku pejabat’. Faktanya, dalam kasus ini yang terima uang adalah orang yang mengaku KPK,” tandas Yudi.

Jadi, imbuh Yudi, pernyataan bahwa Herman Suherman melakukan grarifikasi adalah sesat dan keliru memahami makna gratifikasi dan hukum pidana secara elementer. “Kita percaya pada konstruksi hukum yang dibangun KPK dan aparat hukum daripada pernyataan kuasa hukum yang emosional tanpa dasar,” tegas Yudi. (daz)

Comments

comments