DOB Cianjur Selatan Masih Bertepuk Sebelah Tangan

0
42

CIANJUR, patas.id – Persiapan daerah otonomi baru Cianjur Selatan yang digagas Paguyuban Masyarakat Cianjur Kidul (PMCK) sudah disetujui DPRD Kabupaten Cianjur. Namun, dalam sidang paripurna penetapan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur, hanya pihak legislatif yang menghasilkan kesepakatan.

“Pihak eksekutif (Pemerintah Kabupaten Cianjur) belum sepakat untuk membuat keputusan bersama dengan alasan teknis yang belum siap,” tutur Ketua PMCK, Ceng Badri, Rabu (19 Juni 2019) malam.

Ceng Badri menyayangkan itikad baik legislatif yang sudah menghasilkan kesepakatan tidak direspons oleh pihak eksekutif untuk membuat keputusan bersama sebagai pedoman untuk proses persiapan DOB Cianjur Selatan.

“Padahal Plt Bupati Cianjur dalam sambutannya sudah menyatakan kesiapan membuat keputusan bersama. Ini kan aneh kalau anak buahnya justru menyatakan belum siap secara teknis,” kata Ceng Badri.

Ceng Badri mendesak Pemkab Cianjur segera merumuskan langkah untuk membuat keputusan bersama agar masalah DOB Cianjur Selatan ini tuntas sehingga tak berlarut-larut.

“Logikanya, kan, RPJMD sudah ditetapkan. DOB Cianjur Selatan ini bagian dari isi RPJMD tersebut,” tandas Ceng Badri.

Senada, Igun Hendra Gunawan, tokoh PMCK yang juga anggota Fraksi Partai Golkar Kabupaten Cianjur, menegaskan bahwa legislatif sudah menghasilkan kesepakatan mendukung persiapan DOB Cianjur Selatan. Seharusnya, kata Igun, kesepakatan tersebut menjadi dasar untuk membuat keputusan bersama.

“Dasar persiapan DOB itu harus melalui keputusan bersama antara legislatif dan eksekutif. Nanti dibawa ke provinsi dan keputusannya ada di tangan presiden,” kata Igun.

Igun menengarai jika hasilnya baru keputusan dari satu pihak, gagasan DOB tersebut seakan-akan bertepuk sebelah tangan. “Baru kami dari legislatif yang sepakat, eksekutif belum, jadi masih menggantung dan bertepuk sebelah tangan,” tukas anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Daerah Pemilihan Cianjur 5 ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Yadi Mulyadi, mengatakan bahwa masih ada waktu untuk membuat keputusan bersama setelah Raperda RPJMD ditetapkan dan disahkan menjadi perda sebagai lembaran daerah.

“Sekarang baru ditetapkan di DPRD Kabupaten Cianjur. Kan harus diserahkan dulu ke Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi. Baru setelah diserahkan kembali ke sini untuk disahkan sebagai lembaran daerah, pihak eksekutif berkewajiban melaksanakannya dengan membuat kesepakatan bersama karena sudah menjadi perda,” kata Yadi.

Namun, dijelaskan Yadi, meskipun belum ada keputusan bersama eksekutif dan legislatif, hasil sidang paripurna ini bisa dijadikan patokan atau tonggak untuk titik awal berdirinya DOB Cianjur Selatan.

“Hasil sidang paripurna ini bisa dijadikan tonggak sejarah berdirinya Kabupaten Cianjur Selatan,” tandas Yadi. (daz)

Comments

comments