Pendaftaran PPPK Tahap Pertama Sudah Ditutup

0
32

CIANJUR, patas.id – Sebanyak 2.156 tenaga honorer eks Kategori 2 (K-2) di Kabupaten Cianjur dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama. Saat ini pemkab setempat sedang mempersiapkan pelaksanaan testing yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Test (CAT).

“Tahap pertama pendaftaran PPPK itu fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Seleksi ini memang khusus untuk eks K-2. Dari hasil pendaftaran yang ditutup pada 17 Februari 2019, di Kabupaten Cianjur yang dinyatakan lulus verifikasi sebanyak 2.156 orang,” terang Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur, Tohari Sastra, kepada wartawan, Selasa (19 Februari 2019).

Jumlah tenaga honorer eks K-2 di Kabupaten Cianjur yang terdaftar di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdata sebanyak 3.181 orang. Mereka terdiri dari 3.000 orang tenaga pendidik (guru), 109 orang tenaga kesehatan, dan 72 orang tenaga pertanian/petugas penyuluh lapangan.

“Sisanya sekitar seribuan lebih, bisa jadi nggak ikut daftar, nggak tahu karena ada persyaratan yang kurang, atau memang gagal karena waktu pendaftaran yang cukup terbatas,” tuturnya.

Tohari menuturkan, pelaksanaan seleksi CAT bagi calon PPPK akan difokuskan di empat lokasi. Titiknya berada di wilayah perkotaan dan di wilayah selatan.

“Kalau tidak salah CAT akan dilaksanakan di SMAN 1 Cianjur dan SMAN 2 Cianjur serta di Sindangbarang dan Cidaun. Sekarang kami sedang menunggu kepastian waktu pelaksanaannya dari pemerintah pusat,” tutur Tohari.

Bagi eks kategori 2 yang tidak bisa mengikuti seleksi PPPK tahap pertama, lanjut Tohari, masih ada kesempatan pada tahapan berikutnya. Sesuai jadwal, pendaftaran tahap kedua akan dilaksanakan setelah Pemilu 2019.

“Kalau tahap kedua bukan hanya untuk eks K-2, tapi juga dibuka untuk umum,” jelas dia.

Ia menjelaskan PPPK tidak jauh berbeda dengan aparatur sipil negara. Hanya, nanti mereka tidak bisa mendapatkan dana pensiun.

“Tapi mereka tidak masuk sebagai pegawai struktural, hanya fungsional,” tandasnya. (daz)

Comments

comments