Horeee, Sekarang Ada Kantor Imigrasi di Cianjur

0
116

CIANJUR, patas.id – Pemerintah Kabupaten Cianjur akan menggiatkan pengawasan terhadap aktivitas wisatawan asing dari Timur Tengah yang banyak bermukim di kawasan Cipanas dan sekitarnya. Upaya itu dilakukan lantaran tak sedikit di antara wisatawan tersebut diduga bermasalah dalam izin dokumentasi administrasi keimigrasian.

“Keinginan adanya Unit Kerja Kantor Imigrasi Cianjur ini satu di antaranya pengawasan terhadap orang asing, pengawasan terhadap wisatawan mancanegara. Tentunya ini harus ada pengawasan. Jangan sampai karena tak diawasi, akan berdampak terhadap masyarakat di sekitar Kabupaten Cianjur,” kata Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, kepada wartawan usai menghadiri soft launching Unit Kerja Kantor Imigrasi Cianjur, Rabu (23 Januari 2019).

Herman berharap dengan beroperasinya Unit Kerja Kantor Imigrasi Cianjur, maka pengawasan dan penindakan terhadap orang asing maupun wisatawan mancanegara yang melanggar izin keimigrasian bisa dimaksimalkan. Selama ini, kata Herman, ketika di Cianjur ditemukan kasus tenaga kerja asing maupun wisatawan asing yang bermasalah, koordinasinya harus ke Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi.

“Masih ada wisatawan, khususnya dari Timur Tengah, yang ke Cianjur diduga tanpa izin. Mudah-mudahan sekarang dengan adanya (Unit Kerja Kantor Imigrasi) di Cianjur, kita tidak usah ke Sukabumi. Kapanpun bisa kita pantau dan awasi,” tegas Herman.

Adanya Unit Kerja Kantor Imigrasi Cianjur juga akan lebih mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan keimigrasian. Terutama bagi masyarakat yang hendak membuat paspor untuk keperluan ibadah haji, umrah, maupun umum.

“Setiap tahun calon jemaah haji asal Cianjur rata-rata bisa mencapai 1.300 orang, belum ditambah dengan yang umrah rata-rata hampir 1.000 orang. Selama ini mereka mengurusinya ke Kantor Imigrasi Sukabumi. Sekarang mereka bisa mengurusinya di Cianjur,” tuturnya.

Tak menutup kemungkinan ke depan Unit Kerja Kantor Imigrasi Cianjur akan ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Imigrasi. Namun upaya itu butuh proses yang bisa memakan waktu cukup lama.

“Dulu juga prosesnya cukup lama. Hampir dua tahun kita usulkan ke Kemenkumham dan Kanwil Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti bisa jadi Kantor Imigrasi,” tandasnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Maryoto Sumadi, mengatakan akses layanan keimigrasian terhadap masyarakat belum bisa optimal. Hingga saat ini, jumlah kantor imigrasi se-Indonesia baru sebanyak 125 lokasi.

“Kami menyadari, akses layanan belum maksimal. Contoh di Kabupaten Cianjur, selama ini masyarakat harus ke Kantor Imigrasi Sukabumi untuk mengurusi pembuatan paspor,” terang Maryoto.

Melihat kondisi itu, Pemkab Cianjur mengajukan permohonan membentuk Kantor Imigrasi Cianjur. Namun proses mendirikan Kantor Imigrasi tak semudah membalikkan telapak tangan karena harus ada persetujuan izin prinsip juga dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyangkut sumber daya manusia.

“Maka solusinya dibentuk dulu Unit Kerja Kantor Imigrasi di bawah yuridiksi Kantor Imigrasi Sukabumi,” jelasnya.

Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen terus memberikan pelayanan terbaik berupa akses terhadap pemohon layanan keimigrasian. Utamanya menyangkut dokumen perjalanan (paspor) maupun pemberian izin tinggal bagi orang asing.

“Dua hal ini yang menjadi program di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham. Kami harus hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (daz)

Comments

comments