Guru Fokus Ngajar, Ngabangun Sakola Urusan PUPR

0
34

CIANJUR, patas.id – Pembangunan fisik ruang kelas yang bersumber dari APBN mulai tahun ini diambil alih Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Langkah itu didasari pertimbangan selama ini tak sedikit konstruksi bangunan sekolah kurang bagus.

“Jadi, banyak sekali kasus-kasus pendidikan, khususnya sekolah, yang konstruksinya kurang bagus sehingga gampang rusak dan sebagainya,” kata anggota Komisi V DPR, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, usai kunjungan kerja bersama Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan serta Kementerian Desa PDTT ke Pendopo Kabupaten Cianjur, Senin (21 Januari 2019).

Dengan adanya pengalihan kewenangan pembangunan fisik itu, kata Eem, maka sekarang pengawasannya berada di bawah Komisi V DPR. Sebelumnya bidang pendidikan merupakan mitra Komisi X.

“Ini sebenarnya program baru di Komisi V. Pak Presiden memerintahkan agar konstruksi dibangun oleh Kementerian PUPR. Di Kementerian PUPR itu ada namanya Ditjen Bina Konstruksi yang bisa mengukur maintenance konstruksi tersebut apakah memenuhi standar atau tidak, sesuai dari sisi keamanan atau tidak, dan layak atau tidak,” terang Eem.

Kebijakan pengalihan itu sempat menuai polemik. Tapi bagi Eem, pada prinsipnya tidak ada masalah. “Apalagi program ini difokuskan di daerah tertinggal, daerah terluar, seperti itu,” tuturnya.

Di Kabupaten Cianjur Eem sudah mengajukan perbaikan ruang kelas rusak. Jumlahnya sebanyak 84 unit ruang kelas tersebar di 20 kecamatan. Namun Eem mengatakan awalnya mengajukan lebih dari 100 unit.

“SK-nya belum keluar. Tapi dari informasi alokasi untuk Kabupaten Cianjur sekitar 84 unit. Ada untuk SD, SMP, ada juga beberapa SMA. Kebanyakan sekolah negeri. Tapi yang SMA relatif sedikit. Kebanyakan SD,” tutur Eem.

Eem mengatakan, teknis pembangunan nanti sesuai juga permintaan dari Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, pengerjaannya harus dilakukan dinas teknis yang jalur koordinasinya dari pemerintah pusat. Sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur lebih fokus kepada pendidikan anak didik.

“Jadi nanti pihak sekolah juga tak disibukkan dengan pembuatan SPJ dan sebagainya. Mereka fokusnya mendidik anak didik saja. Saya kira gagasan Pak Plt Bupati sangat bagus,” tandasnya.

Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan secara umum akselerasi indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Cianjur masih berada di bawah rata-rata di Jawa Barat. Utamanya dari indeks pendidikan yang masih menempati ranking 24 dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat.

“Indeks pendidikan di Kabupaten Cianjur sebesar 7,2. Artinya, masih banyak masyarakat Cianjur yang rata-rata sekolahnya tamat di kelas 2 SMP. Kami lakukan berbagai program percepatan peningkatan indeks pendidikan yang merupakan pendongkrak IPM,” kata Herman.

Herman menambahkan, salah satu cara yang akan dilaksanakan dengan menginstruksikan sekolah dan Dinas Pendidikan fokus pada proses belajar mengajar, tidak lagi mengurusi masalah pembangunan.

“Saya setuju dengan kebijakan pemerintah pusat agar sekolah dan dinas fokus pada pendidikan, biar masalah pembangunan dikerjakan instansi lain. Guru, ya fokusnya ngajar, bukan mikir membangun kelas dan sebagainya,” tutur Herman.

Untuk menaikkan indeks pendidikan, Herman dalam waktu dekat akan mengumpulkan camat dan kepala desa supaya ikut mendongkrak partisipasi belajar warga.

“Terutama yang usia 25 tahun ke atas, atau usia tamat pendidikan tapi tidak sekolah. Sebab, indeks pendidikan itu dipengaruhi warga yang tidak bersekolah. Nanti desa termasuk RT/RW berperan. Sekolahnya gratis, dibiayai dari dana desa dan dana RT/RW,” tandas Herman. (daz)

Comments

comments