Kompensasi Terminal Rawabango, Pemkab Cianjur Harus Bayar 8 Miliar

0
84

CIANJUR, patas.id – Pemerintah Kabupaten Cianjur harus membayar biaya ganti rugi sebesar Rp 8 miliar lebih ke PT Impeesa Pilar Mandiri, pihak penggugat, dalam perkara gugatan lahan dan pembangunan Terminal Rawabango. Namun, terbatasnya keuangan daerah membuat Pemkab Cianjur mengajukan toleransi pembayaran dengan cara dicicil.

“Ada satu keputusan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Cianjur memerintahkan kepada Pemkab Cianjur untuk menjalankan isi putusan menyangkut kewajiban membayar kompensasi biaya tanah dan pembangunan Terminal Rawabango sebesar Rp 8.087.500.000,” terang Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cianjur, Bambang Mohammad Tapiv, kepada wartawan, Rabu (16 Januari 2019).

Pembayaran biaya ganti rugi atas kompenasasi tanah dan pembangunan Terminal Rawabango yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tertanggal 8 April 2014 Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.CJ juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 312/Pdt/2014/PT.Bdg juncto Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 2015 Nomor 1079 K/Pdt/2016, harus dianggarkan pada APBD 2017. Bambang yang juga sebagai Ketua Tim Pemberi Bantuan Hukum (TPBH) itu mengaku, setelah menerima putusan tersebut, langsung melaporkan ke bupati.

“Saat itu Pak Bupati beritikad baik,” terang Bambang.

Namun karena saat itu belum kunjung merealisasikan putusan, maka Pemkab Cianjur mendapat surat teguran pada pertengahan 2018. Sehingga akhirnya diputuskan pembayaran biaya ganti rugi atas kompensasi tanah dan pembangunan Terminal Rawabango itu dialokasikan pada APBD perubahan 2018.

“Kami pada saat itu mendapatkan aanmaning (teguran). Sehingga di perubahan Pak Bupati meminta pihak DPKAD agar menganggarkan pembayaran ganti rugi. Istilahnya di sini mencicil dulu sebesar Rp 500 juta,” ujar Bambang.

TPBH selanjutnya mengirimkan surat ke Ketua Pengadilan Negeri Cianjur tertanggal 27 Desember 2017. Isinya meminta kebijakan dalam pembayaran biaya ganti rugi atas kompensasi tanah dan pembangunan Terminal Rawabango dengan cara dicicil. Langkah itu dilakukan karena penganggaran tak bisa diputuskan sendiri Pemkab Cianjur tapi harus juga melalui persetujuan DPRD.

“Untuk cicilan pertama anggarannya sudah tersedia yang dialokasikan pada 2018 sebesar Rp 500 juta. Namun sampai saat ini surat yang kami kirimkan belum ada jawaban. Kami masih menunggu sinyal dari pengadilan. Kalau waktu itu (pembayaran) direalisasikan 2018, ya insyaallah pembayaran selanjutnya dilakukan pada 2019,” jelas Bambang.

Bambang tak mengetahui persis dana sebesar Rp 500 juta yang sedianya dianggarkan untuk pembayaran cicilan pertama itu masih tersimpan atau dikembalikan ke kas negara. Dalihnya, secara teknis yang mengetahui persis ada di ranah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

“Kalau untuk kejelasannya mungkin bisa ditanyakan ke DPKAD. Cuma saya yakin mungkin DPKAD masih menganggarkan karena dikhawatirkan akan ada pembayaran,” ucapnya.

Bambang mengaku pihak penggugat pernah datang meminta agar putusan segera direalisasikan. Namun Bambang menyarankan agar pihak penggugat menanyakan kembali ke Pengadilan Negeri Cianjur soal eksekusi surat yang pernah dikirim Bagian Hukum Setda Kabupaten Cianjur.

“Pada prinsipnya kami juga ingin masalah ini segera diselesaikan,” pungkasnya. (daz)

Comments

comments