Jangan Ada Hoaks di Antara Kita

0
58

TAHUN 2018 hampir berakhir. Tahun politik 2019 sudah semakin dekat. Bersama itu, kontestasi politik akan mewarnai berbagai ruang, termasuk media sosial daring yang makin banyak penggunanya.

Di tengah suhu politik yang mulai memanas, Cianjur diterjang ‘tsunami’ saat bupati dan beberapa pejabat kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Euforia pun muncul di mana-mana. Dari mulai bisik-bisik di lingkungan pemerintahan hingga ingar-bingar di media massa. Media sosial pun turut berpesta pora dengan informasi dari segala arah dan sudut pandang.

Banjir informasi melanda sejak hari pertama penguasa Cianjur itu dicokok petugas komisi antirasuah. Penggeledahan. Aksi-aksi massa yang mendukung tindakan KPK. Puncaknya, pesta selamatan yang dilakukan di Alun-alun Cianjur. Pemberitaan marak di media massa mainstream. Lebih marak lagi informasi yang disebar melalui media sosial.

Fenomena pemberitaan melalui medsos ini mendapat porsi cukup tinggi sebagai konsumsi informasi bagi warga. Berbagai opini pun dikembangkan, searah dengan suhu politik yang kian meninggi menuju Pemilu 2019. Ada yang bersifat informatif, tapi ada juga yang berbau informasi tak jelas alias hoaks.

Dengan fenomena seperti itu, kita patut khawatir memasuki tahun 2019, kabar bohong atau hoaks akan semakin marak. Untuk itu, penting meningkatkan literasi media agar masyarakat tidak rentan menjadi korban hoaks.

Hoaks bisa menjamur di tengah masyarakat dengan tingkat literasi media rendah, yang ditandai dengan daya kritis rendah terhadap berita atau informasi.

Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan sikap kritis terhadap informasi yang beredar, dan kepedulian untuk mengidentifikasi apakah sebuah informasi itu hoaks atau bukan.

Dalam kaitannya dengan masa kontestasi politik, guna mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, pemerintah perlu mengajak semua peserta pemilu untuk memastikan jajaran partai atau konstituen disiplin mematuhi aturan dalam berkampanye.

Pemerintah harus mendukung kampanye antihoaks yang selama ini sudah dilakukan lembaga-lembaga non-pemerintah dan komunitas sosial.

Berdasarkan pengalaman pada pemilihan umum sebelumnya, hoaks biasanya marak mendekati waktu pemilihan. Hal itu bisa diminimalkan lewat upaya literasi digital atau literasi media yang melibatkan semua pihak.

Tak hanya pemerintah dan penyelenggara pemilu yang harus berperan, insan media, akademisi, partai politik, dan masyarakat pun mesti terlibat.

Dalam hal ini penyelenggara pemilu bisa mengintensifkan kegiatan pendidikan pemilih supaya mereka tidak mudah terpengaruh hoaks dan tergiring menjadi partisan emosional. Partai politik bisa merancang strategi kampanye positif berbasis program dan menghindari eksploitasi identitas.

Sementara insan media antara lain memastikan kompetensi sumber dan kebenaran informasi yang mereka sajikan serta mendukung upaya peningkatan literasi media dan pendidikan pemilih. Para akademisi pun mesti ambil bagian sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Jadi, mengakhiri tahun ini, dengan segala fenomena yang terjadi di Tatar Santri, jajaran redaksi dan seluruh kru patas.id mengajak semua pihak sama-sama introspeksi serta menghindari segala bentuk pemberitaan yang tidak jelas alias hoaks. Jangan ada hoaks di antara kita.

Wassalam. (redaksi)

Comments

comments