Kuasa Hukum AA Keukeuh Bagi-bagi Sembako tak Melanggar

0
76

CIANJUR, patas.id – Sidang kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Ati Awie alias AA, Caleg Partai Nasdem nomor urut 5 Daerah Pemilihan (Dapil) Cianjur 2 kembali digelar di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Cianjur, Selasa (17 Desember 2018). Pihak kuasa hukum meyakini AA tidak melakukan pelanggaran, meskipun Bawaslu berpandangan ada pelanggaran dalam kegiatan AA yang masuk persidangan.

Dalam sidang kedua tersebut, pihak jaksa menghadirkan dua saksi yang merupakan pembantu rumah tangga AA dan satu lagi Ketua KPU Kabupaten Cianjur. Dua saksi, Mariam alias Iyam dan Didin dijadikan saksi untuk menjelaskan sejak awal keberangkatan hingga terjadinya pembagian sembako di salah satu madrasah di Kecamatan Cugenang.

Dijelaskan oleh para saksi, AA memang sering memberikan paket sembako, namun kali ini terdapat stiker dan terjadi sawer uang pecahan Rp 2.000 kepada mereka yang hadir.

Penasehat hukum AA, O Suhendra, berpendapat bahwa dalam penuturan saksi, ada poin yang membuat pihak terdakwa keberatan, yakni poin 7 dalam BAP yang menyebutkan jika terdakwa mengucapkan ajakan memilih dengan menyampaikan juga program kerja.

“Sudah ditanya kembali bahwa hal itu tidak ada. Makanya kami juga mempertanyakan lagi hasil BAP-nya, apakah benar atau ada yang tidak sesuai,” kata dia kepada wartawan usai sidang.

Menurutnya, dari penjelasan saksi lainnya, yaitu Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Hilman Wahyudi, tidak disebutkan dengan tegas dan jelas jika membagikan sembako itu melanggar aturan pemilu. Hal itu, menurut Suhendra, menjadi bahan yang bisa meringankan atau membebaskan AA dari dakwaan.

“Saya yakini ini tidak melanggar, apalagi setelah ketua KPU menjelaskan bahwa tidak disebutkan secara spesifik kalau itu masuk ke pelanggaran pemilu,” kata dia.

Namun, Komisioner Bawaslu Kabupaten Cianjur, Tatang Sumarna, menyebutkan bahwa pembagian sembako tersebut masuk dalam pelanggaran pemilu. Sebab, kata Tatang, setiap caleg dilarang memberikan barang atau sejenisnya dengan maksud dan tujuan agar dipilih.

“Memang tidak masuk dalam poin yang dijelaskan, tapi masuk di barang dalam bentuk lainnya. Makanya sampai masuk ke persidangan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Humas Pengadilan Negeri Cianjur, Erlinawati, mengatakan, proses persidangan untuk kasus dugaan pelanggaran pemilu ini digelar dengan cepat untuk mengikuti aturan dimana prosesnya dibatasi waktu 7 hari.

“Makanya kami kebut, digelar setiap hari untuk mengupayakan bisa selesai dalam sepekan. Besok akan ada sidang lagi sekitar pukul 15.00 WIB, ” kata dia. (daz)

Comments

comments