Kasus Tindak Pidana Pemilu Caleg Nasdem Mulai Disidangkan

0
98

CIANJUR, patas.id – Kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh AA, caleg Dapil Cianjur 2 dari Partai Nasdem memasuki persidangan di Pengadilan Negeri Cianjur, Jumat (14 Desember 2018). Sejumlah saksi pun dihadirkan dalam sidang perdana tersebut.

Sidang yang dipimpin hakim Luasia Amping tersebut digelar di Ruang Sidang Cakra. Sejumlah pihak pun datang untuk menyaksikan sidang yang berlangsung dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.45 WIB itu.

Jaksa Penuntut Umum, Mila Susilawati, menuturkan, dalam agenda tersebut dihadirkan sejumlah saksi untuk memberikan keterangan terkait pemberian sembako, saweran, dan penyampaian program dalam kegiatan kunjungan AA ke salah satu madrasah di Cugenang.

Menurutnya, para saksi mengiyakan ada paket sembako serta uang saweran yang diberikan kepada setiap yang hadir.

“Saksi yang terdiri dari warga, Bawaslu, dan KPU. Dari penuturan saksi di lapangan terutama warga, mereka mengiyakan adanya sembako dan saweran Rp 2.000,” ungkap dia kepada wartawan usai sidang.

Dia menuturkan, rencananya sidang pembuktian akan digelar pada Senin (17 Desember 2018). Pihaknya akan menghadirkan lagi sejumlah saksi.

“Total ada 14 saksi yang kami hadirkan, dibagi di sidang hari ini dan untuk pekan depan,” ucapnya.

Dia menjelaskan, dugaan atas pelanggaran pemilu tersebut, AA selaku diduga melanggar UU No 7 th 2017 pasal 523 ayat (1) yaitu, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung.

Adapun pasal 280 ayat 1 hurup j menyatakan, pelaksana, peserta,dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu.

“Sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 hurup j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta,” ucapnya.

Sementara itu, Penasehat Hukum AA, Suhendra, mengatakan, AA tidak melakukan politik uang atau melakukan pelanggaran pemilu. Pemberian sembako merupakan kebiasaan ketika bersilaturahmi dengan warga.

“Sayangnya ini bertepatan dengan momentum politik, jadinya disalahartikan,” ungkap dia.

Dia juga menambahkan, dalam peraturannya memberikan sembako diperbolehkan selama nilainya masih di bawah Rp 60 ribu. Namun saat ditanya terkait nominal total dari sembako dan uang yang diberikan, Suhendra mengaku tidak tahu.

“Semoga saja di bawah Rp 60 ribu atau masih di batas ketentuan. Kalau nilai pastinya saya tidak tahu. Tapi memang ada pemberian sembako dan uang tunai,” kata dia. (daz)

Comments

comments