Kuasa Hukum: HGU PT MPM Masih Berlaku

0
98

CIANJUR, patas.id – Kuasa Hukum PT Maskapai Perkebunan Moelia (MPM), Ariano Sitorus SH, mengajak agar sekelompok orang yang tidak mau bertanggung jawab dengan mengatasnamakan masyarakat mau bermusyawarah dengan pihak PT MPM. Pasalnya, apa yang selama ini dilakukan oleh sekelompok orang tersebut dinilai melanggar aturan.

“Saya rasa alangkah bagusnya bagi sekelompok orang tersebut mau datang ke MPM dan melakukan musyawarah,” ujar Ariano kepada wartawan, Kamis (29 November 2018).

Menurut Ariano, aksi unjuk rasa dengan mengerahkan masa ke ATR BPN Kanwil Provinsi Jawa Barat akan menjadi persoalan hukum. Sebab, kata dia, jika memang sekelompok orang itu benar-benar punya legalitas tentang pertanahan, maka hal itu dibenarkan. Namun, mereka tidak mempunyai legalitas.

“Kalau ada orang yang menyatakan lahan HGU ini terlantar, menurut saya itu tidak benar. Saya punya bukti surat edaran yang dikeluarkan Kementrian Agraria dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Nomor 368/23.3-700/1/2016 tertanggal 25 Januari 2016. Artinya sampai saat ini lahan HGU ini belum dinyatakan terlantar,” katanya.

Ariano mengatakan, saat ini sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan akan membenahi lahan HGU tersebut. “Untuk itu, saya sebagai penasehat hukum sudah mengirimkan surat ke beberapa instansi untuk meminta perlindungan hukum,” katanya.

Menurutnya, sebelumnya luas perkebunan teh yang masih aktif ada sekitaran 500 hektar. Namun saat ini kondisinya berkurang karena banyak yang dirusak dan pohon tehnya dicabuti.

“Padahal sebelumnya PT MPM ini adalah penghasil teh terbaik di Indonesia. Saat ini tanaman tehnya dirusak dan ditanami holtikultura,” ujarnya. (daz/*)

Comments

comments