DPT Pemilu 2019 di Jabar Masih Belum Tuntas

0
34

CIANJUR, patas.id – Jawa Barat termasuk satu di antara enam provinsi yang pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPT-HP) tahap kedua untuk Pemilu 2019 ditunda pelaksanaannya karena belum sinkronnya data secara manual dengan data dalam Sistem Data Pemilih (Sidalih). Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat diberikan waktu hingga 30 hari ke depan untuk mengoreksi data pemilih tersebut.

“Batas waktunya hingga 15 Desember 2018 untuk menuntaskan. Problem di Jawa Barat itu terutama tidak sinkronnya data manual dengan data Sidalih,” beber Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Lolly Suhenti, kepada wartawan usai menghadiri kegiatan Bawaslu Kabupaten Cianjur, Senin (19 November 2018).

Kondisi tersebut linear dengan belum dilaksanakannya perbaikan oleh KPU terhadap rekomendasi dari Bawaslu di 13 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Padahal, data tersebut sangat penting karena berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) non-DPT dari Kementerian Dalam Negeri.

“Data DP4 non-DPT yang diserahkan Kemendagri, di Jawa Barat itu ada di angka 6,5 juta pemilih,” jelas Lolly.

Beberapa waktu sebelum dilaksanakan pleno penetapan DPT-HP tahap kedua, kata Lolly, Bawaslu Jawa Barat, sempat mengadakan pertemuan dengan jajaran KPU Jawa Barat serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tujuannya membahas DP4 non-DPT yang diterima dari Kemendagri.

“Namun KPU belum mau membuka, Disdukcapil belum mau membuka karena mengedepankan prinsip kehati-hatian. Tetapi saat ini kami merekomendasikan mereka membuka data by name by adress karena kan perlu dicermati,” imbuh Lolly.

Lolly menegaskan alasan yang dikemukakan KPU maupun Disdukcapil Jawa Barat belum mau melaksanakan rekomendasi Bawaslu terhadap DP4 non-DPT dari Kementerian Dalam Negeri lantaran belum terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK), tidak cukup rasional. Sejatinya, lanjut dia, kalau masalah tersebut menyangkut administrasi kependudukan, mestinya Disdukcapil sigap menyelesaikannya.

“Kalau ada problem ternyata orang yang punya hak pilih itu belum punya dokumen kependudukan, maka harusnya dukcapil segera menyelesaikan persoalan itu. Jangan karena alasan dokumen kependudukannya nggak ada lalu tidak masuk dalam DPT-HP,” ujarnya.

Bawaslu sudah meminta Disdukcapil Jawa Barat mengoreksi kembali lebih jauh DP4 non-DPT dari Kemendagri. Penegasan itu menjadi bukti Bawaslu akan menjaga hak pilih warga negara yang berhak memilih.

“Sikap Bawaslu jelas. Bawaslu sedang menjaga hak pilih seluruh warga negara. Jangan sampai ada satupun yang hilang. Itu yang kami jaga prosesnya. Orang yang belum ada dokumen kependudukannya, ya diadakan dong,” tegas Lolly.

Di Kabupaten Cianjur sendiri, DP4 non-DPT yang direkomendasikan Bawaslu setempat dari Kemendagri mencapai 382.017 pemilih. Lolly mengatakan dalam proses dari cara manual ke Sidalih, data dari Kabupaten Cianjur baru mencapai sekitar 60 persen.

“Kami pantau terus-menerus untuk memastikan itu. Supaya nanti begitu mencapai 100 persen menjelang 15 Desember sudah clear datanya,” kata dia.

Lolly menyebutkan tenggat waktu yang diberikan selama 30 hari untuk mengoreksi DP4 non-DPT yang diberikan Kemendagri hingga 15 Desember nanti dinilai cukup. Artinya, tidak ada alasan bagi Disdukcapil mengalami keteteran dalam mengoreksi data tersebut.

“Harapannya harusnya sudah clear ya karena dari 34 hanya enam provinsi. Sehingga tak ada alasan Disdukcapil masih keteteran karena mestinya sudah tersisir dengan baik. Mudah-mudahan pada 15 Desember sudah selesai. Kalau tidak, pemilu kita terancam,” bebernya.

Bawaslu Jawa Barat juga sudah memginstruksinya seluruh Bawaslu di kota dan kabupaten di Jawa Barat terus mengawal dan mengawasi proses pelaksanaan penyisiran DP4 non-DPT di lapangan. Upaya itu dilakukan sambil mengawasi proses dan tahapan lainnya.

“Misalnya mengawasi distribusi logistik, kemudian soal APK (alat peraga kampanye) yang difasilitasi KPU yang ternyata di beberapa kota dan kabupaten belum. Itu terus kami lakukan,” pungkasnya. (daz)

Comments

comments