Ara Minta Menko Perekonomian Pro Kebijakan Jokowi

0
55

CIANJUR, patas.id – Revisi kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI) dan Paket Kebijakan Ekonomi XVI dikeluarkan pemerintah secara bersamaan. Dengan adanya kebijakan tersebut maka peluang Penanaman Modal Asing berinvestasi di Indonesia akan terbuka.

Dikeluarkannya kebijakan itu, mendapat tanggapan serius dari Maruarar Sirait yang lebih akrab disapa Ara. Dikatakan Ara, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, kebijakan Menko Perekonomian Darmin Nasution tersebut bertolak belakang dengan Jokowi yang selama ini pro Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bahkan paket kebijakan ekonomi XVI dinilai tak sesuai dengan semangat Nawacita Presiden Jokowi terutama soal relaksasi 25 DNI.

“Paket Kebijakan Ekonomi XVI tidak sejalan dengan kebijakan Nawacita Presiden Jokowi, terutama soal relaksasi 25 DNI,” ungkap Ara, ketika dihubungi via ponsel, Rabu (21 November 2018).

Menurut Ara, pelaku UMKM harus diproteksi. Sebab, secara faktual pelaku UMKM yang mampu bertahan dan menyelamatkan ekonomi saat Indonesia diterpa krisis pada tahun 1998, sementara pengusaha besar rontok satu per satu.

“Kebijakan itu bertolak belakang dengan Pak Jokowi selama ini. Pak Darmin harus konsisten dengan Pak Jokowi yang pro UMKM,” tegas Caleg PDIP dari Dapil Jabar 3 tersebut.

“Jadi saya minta kebijakan itu ditarik. Pak Darmin harus membela UMKM dalam situasi seperti sekarang karena dia pembantu presiden. Pada saat ini Jokowi banyak sekali memberikan dukungan insentif, kok ada kebijakan ini, anomali, saya minta tolong menterinya mengikuti kebijakan Jokowi yang pro UMKM,” tegas Ara. (daz)

Comments

comments