Bawaslu Awasi Ketat Netralitas ASN dan Kepala Desa

0
39

CIANJUR, patas.id – Para aparatur sipil negara (ASN) jadi satu di antara objek pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam setiap penyelenggaraan demokrasi menyangkut netralitas. Termasuk di Kabupaten Cianjur, Bawaslu memberikan porsi lebih lantaran sejumlah orang penting yang pernah berkuasa ikut mencalonkan diri pada Pileg 2019.

“Konteks netralitas ASN di Kabupaten Cianjur cukup penting. Saat ini, misalnya, mantan bupati akan ikut mencalonkan juga. Ini harus kita awasi,” kata Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat,

Lolly Suhenti, selepas menghadiri sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bagi ASN dan kepala desa di salah satu hotel di Cipanas, Senin (19 November 2018).

Sejauh ini, kata Lolly, Bawaslu belum menemukan maupun menerima laporan soal tidak netralnya ASN selama berlangsung tahapan Pemilu 2019. Ia mengaku, Bawaslu tak bosan-bosannya mengingatkan ASN agar mengedepankan netralitas dan integritas sebagai pelayan publik dan pelayan pemerintahan.

“Ini juga merupakan langkah meminimalkan terjadinya potensi ASN ataupun kepala desa terlibat dalam politik praktis. Pada Pilkada 2018 lalu, tingkat temuan pelanggaran ASN di Jawa Barat dalam netralitas memang relatif kecil. Justru yang muncul itu temuan dan laporan netralitas kepala desa,” jelasnya.

Satu hal yang harus dipahami kalangan ASN seandainya coba-coba berpolitik praktis, kata Lolly, yakni sanksi yang bakal diterima. Mereka bisa kena sanksi pidana maupun kepegawaian.

“Kenapa kami anggap ASN ini dilarang berpolitik praktis? Sebab, mereka memiliki pengaruh besar. Mereka bertanggung jawab agar pelayanan publik tak terganggu,” kata dia.

Bawaslu tidak akan segan memproses hukum setiap ASN yang kedapatan ikut menggiring dan memilih seseorang sebagai peserta pemilu. Jika ditemukan, Bawaslu akan merekomendasikan hasil pemeriksaannya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara yang bertindak sebagai eksekutor.

“Bentuk ketidaknetralan ASN itu beragama. Intinya, kami ingatkan semua ASN agar menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas sebagai pelayan publik,” tandasnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur, Usep Agus Jawari, menambahkan, kegiatan kali ini lebih pada menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama agar ASN dan kepala desa bisa menjaga integritas mereka. Artinya, Usep meyakini kaitan aturan netralitas, setiap ASN dan kepala desa sudah mengetahui dan memahaminya.

“Mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan mereka (ASN dan kepala desa) sudah paham. Kami hanya mengingatkan kembali sehingga pada pelaksanaan Pemilu 2019 tidak ada istilah ASN atau kepala desa yang melanggar. Makanya, perlu dibangun komitmen bersama agar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ASN dan kepala desa tidak terjadi,” kata Usep. (daz)

Comments

comments