Pemkab Cianjur Sudah Mengajukan Pembangunan Pelabuhan Jayanti

0
12

CIANJUR, patas.id – Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, kecewa dengan Pemkab Cianjur yang kurang memperhatikan nasib ribuan nelayan di pantai selatan Cianjur. Kekecewaan tersebut disampaikan Susi kepada wartawan saat dihubungi oleh Maruarar Sirait, anggota Komisi XI DPR RI, belum lama ini.

Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur, Parwinia, menjelaskan bahwa selama ini justru pihaknya banyak mendapatkan bantuan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan RI.

Menurut Parwinia, setiap tahun pihaknya selalu mengajukan proposal bantuan ke Kementrian Kelautan dan Perikanan dan hasilnya turun bantuan. Terakhir yang sedang diajukan adalah pembangunan pelabuhan di Pantai Jayanti.

“Sejak 2015 kita mengajukan pembangunan pelabuhan untuk nelayan di Pantai Jayanti, Cidaun, Kabupaten Cianjur. Tahun 2016 sudah dimulai realisasi pembangunan break water (pemecah ombak),” ujar Parwinia di Cianjur, Selasa (6 November 2018).

Namun, Parwinia mengakui bahwa untuk pembangunan sarana Pusat Pelelangan Ikan di Cidaun, pihaknya terbentur aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah karena kepemilikannya sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kita tidak bisa membangun atau mengembangkan sarana di PPI Cidaun karena sesuai undang-undang asetnya sudah diserahkan ke provinsi,” kata Parwinia.

Selain itu, kata Parwinia, pihaknya sudah mendapatkan bantuan berupa perahu dan asuransi nelayan. Setiap tahun, nelayan Cianjur mendapatkan kuota 250 orang untuk mendapatkan asuransi yang disubsidi pemerintah pusat.

“Asuransi itu untuk melindungi para nelayan. Sejak 2016 ada 5 nelayan yang mengalami kecelakaan saat melaut yang mendapatkan klaim asuransi hingga Rp 160 juta per orang” kata Parwinia.

Sementara masalah landasan pesawat milik Susi Pujiastuti yang berlokasi di Cidaun, Parwinia mengaku tidak memiliki kewenangan apa-apa.

“Itu kewenangannya ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur. Kita tak memiliki kewenangan,” tutur Parwinia.

Saat dihubungi, Kepala Kantor BPN Kabupaten Cianjur, Luthfi Zakaria, tak merespons saat dihubungi melalui sambungan telepon. (daz)

Comments

comments