Ribuan Santri Geruduk Gedung DPRD Kabupaten Cianjur

0
24

CIANJUR, patas.id – Ribuan santri yang tergabung dalam Pesatuan Islam (Persis) Kabupaten Cianjur menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Kabupaten Cianjur, Selasa (23 Oktober 2018). Mereka menolak keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

Dalam aksinya massa pengunjuk rasa membawa sejumlah spanduk dan poster berisi berbagai tulisan tentang penolakan LGBT dan tuntutan kepada pemerintah untuk menyelamatkan generasi bangsa Indonesia khususnya di Kabupaten Cianjur dari pengaruh LGBT.

Koordinator aksi, Agung Rijaludin, mengatakan, pada aksi tersebut sekitar 2.000 santri yang tergabung dalam Persatuan Islam meminta DPRD Kabupaten Cianjur sebagai wakil rakyat segera menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah. Sebab perilaku dan segala bentuk kemaksiatan tersebut dapat merusak generasi bangsa.

“Bila perlu Bupati Cianjur harus mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan LGBT di Kabupaten Cianjur,” kata dia dalam orasinya, Selasa (23 Oktober 2018).

Dia mengatakan, berdasarkan data dari KPA bahwa LGBT di Kabupaten Cianjur ada sekitar 4.800 orang, terhitung dari tahun 2017, kenaikan LGBT sekitar 40 persen.

“Itu sangat berbahaya dan sangat riskan bagi kami keluarga besar Persatuan Islam,” tuturnya.

Menurutnya, jika pemerintah tidak menanggapi tuntutan mereka, pihaknya mengacam akan memberantas LGBT dengan cara sendiri.

“Itu sangat sederhana bagi kami, karena jika pemerintah tidak merespons aksi ini, maka kami sebagai keluarga besar Persatuan Islam akan bertindak dengan cara kami sendiri,” tegasnya.

Sementara itu, Mochammad Toha, anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Bulan Bintang, mengatakan bahwa pihaknya merespons keinginan warga untuk membuat regulasi soal larangan LGBT ini. Menurut Toha, masalah yang disampaikan para pengunjuk rasa bukan hanya soal aturan.

“Tapi harus ada tindakan langsung untuk merealisasikan aturan itu di lapangan. Pemerintah harus mewadahi aspirasi ini karena perilaku LGBT itu memang menyimpang, baik dari segi keagamaan maupun kemanusiaan,” kata Toha.

Selain aturan, kata Toha, pemerintah pun harus menyiapkan sarana untuk proses pemulihan para korban LGBT tersebut.

“Sebab, setelah proses pemulihan itu selanjutnya butuh sarana untuk rehabilitasi dan sebagainya. (daz)

Comments

comments