Hati-hati, ASN Ikut Kampanye Diancam Pasal Berlapis

0
47

CIANJUR, patas.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menyurati Pemprov Jabar soal penegasan terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama berlangsungnya Pemilu 2019. Jika ada ASN yang kedapatan berpolitik praktis, mereka bisa dijerat sanksi hukum dan etik.

“ASN jadi salah satu konsentrasi pengawasan. Bawaslu sudah membuat surat edaran ke Pemprov Jabar agar ASN mentaati kaidah-kaidah Undang-undang ASN dan Undang-undang Pemilu,” kata Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan, belum lama ini.

Abdullah menegaskan dalam aturan sudah jelas dan saklek aturannya. Netralitas ASN itu artinya mereka tak melakukan sikap atau tindakan perbuatan yang bisa menguntungkan peserta Pemilu.

“ASN yang tak netral bisa kena sanksi berlapis. Bisa dijerat Undang-undang Pemilu dan Undang-undang ASN. Butuh sinergitas antara penyelenggara, pengawas serta stake holder lainnya dalam mengawasi netralitas ASN selama Pemilu. Sehingga ke depan komitmen yang dibangun bisa berjalan fair, jujur, dan adil,” tegasnya.

Saat ini konsentrasi pengawasan yang dilakukan Bawaslu dan jajaran menyangkut tahapan kampanye. Ia menyebut kampanye merupakan fase kritis karena menjadi upaya membangun keberpihakan.

“Kampanye merupakan ruang dan ajang sosialisasi kandidat menyampaikan visi dan misi serta agenda politik,” ujarnya.

Ada empat poin yang jadi fokus konsentrasi Bawaslu selama masa kampanye yakni pengawasan alat peraga kampanye (APK), potensi politik uang, penggunaan fasilitas-fasilitas yang dilarang seperti pendidikan dan keagamaan, serta kampanye hitam.

“Fase kampanye ini sangat rentan. Karena itu, kita terus memperkuat pengawasan dan strategis internal Bawaslu,” ucapnya.

Satu di antara upaya itu yakni dengan koordinasi bersama para pemangku kepentingan lainnya. Langkah itu merupakan bentuk pencegahan terjadinya kerentanan pelanggaran selama masa kampanye.

“Kami sudah sering menyosialisasikan dan mengupayakan pencegahan terjadinya kerentanan pelanggaran. Kalau kedua hal itu sudah dilakukan tapi masih terjadi pelanggaran, ya tentunya nanti harus ada penindakan,” tandasnya. (daz)

Comments

comments