Bawaslu Buka Posko DPT

0
30

CIANJUR, patas.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membuka posko pengaduan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 di setiap kota dan kabupaten hingga di tingkat kecamatan. Langkah itu dilakukan sebagai satu di antara upaya menjamin hak konstitusional warga negara yang sudah memenuhi syarat menjadi hak pilih.

“Kami buka posko DPT sebagai ruang bagi publik yang ingin melapor karena belum terdata sebagai pemilih. Ini jadi fokus tugas kami yang melakukan advokasi pemenuhan hak pilih masuk dalam daftar pemilih,” ujar Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan, saat menghadiri kegiatan rapat kerja pembinaan organisasi, SDM, dan pengelolaan keuangan bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Cianjur di ruang pertemuan salah satu hotel di kawasan Cipanas, Jumat (19 Oktober 2018).

Abdullah mengharapkan masyarakat bertindak proaktif melapor ke Posko DPT di Bawaslu seandainya mereka tak terdaftar sebagai pemilih. Selain itu dibuka juga ruang lainnya melalui Posko Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) di ranah Komisi Pemilihan Umum.

“Dengan terdapat ruang-ruang seperti ini, tentu masyarakat akan terbantu. Ada sebuah kanal untuk melapor jika mereka tak terdata. Tapi masyarakat juga harus proaktif. Mereka bisa mengecek terdaftar atau tidak sebagai pemilih di website KPU,” ucapnya.

Dalam DPT Hasil Pencermatan yang sudah diplenokan KPU beberapa waktu lalu, di Jawa Barat terdapat sekitar 390 ribu data pemilih bermasalah. Hasil koreksi yang sudah dilakukan, jumlahnya berkurang menjadi sekitar 124 ribu.

“Jumlah ini tersebar di semua kota dan kabupaten di Jawa Barat. Untuk mengoreksi data itu ada di level kota dan kabupaten,” jelas dia.

Selain memastikan terakomodasinya hak konstitusional pemilih, lanjut Abdullah, Bawaslu juga mengawasi penyisiran potensi kecurangan data pemilih.

“Potensi kecurangan itu yakni soal kegandaan data dan yang tak memenuhi syarat,” kata Abdullah.

Akurasi data pemilih sangat penting karena nanti akan berkaitan juga dengan kesiapan logistik. Salah dalam pendataan pemilih, maka implikasinya akan bermasalah dalam penyiapan kebutuhan logistik.

“Makanya, kami selalu berkoordinasi dengan KPU agar data pemilih ini segera dirapikan. Batas waktu mendata ulang pemilih ini dua bulan sejak koreksi yang dilakukan KPU RI dan Bawaslu RI,” tandasnya. (daz)

Comments

comments