Jelang Pemilu, Berita Hoaks Kian Masif

0
39

CIANJUR, patas.id – Tren penyebaran informasi bohong (hoaks) saat ini mulai terpantau makin masif menjelang Pemilu 2019. Warga diimbau selalu bisa memilah dan memilih informasi-informasi yang beredar di media-media sosial.

“Kita bisa ikuti dan perhatikan betapa masifnya berita-berita terkait masalah Pemilu 2019, entah benar atau tidak,” kata Perwira Unit 4 Subdirektorat 2 Cyber Crime Mabes Polri, Inspektur Dua Atang Setiawan, usai menjadi pemateri dalam kegiatan deklarasi antihoaks di Markas Batalyon Infanteri Raider 300/Brajawijaya, Cianjur, Jawa Barat, Kamis (18 Oktober 2018).

Atang mengatakan, hoaks tidak akan terjadi seandainya masyarakat cerdas memilah informasi berdasarkan data dan fakta. Masyarakat bisa mengecek akurasi kebenaran berita tersebut dengan melakukan konfirmasi.

“Sebetulnya mudah sih untuk memastikan benar atau tidaknya sebuah informasi. Yang pasti, informasi itu benar atau tidak, konfirmasi di zaman sekarang sangat penting. Intinya masyarakat harus bisa teliti mencari informasi lebih detail,” jelasnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), kata Atang, sebetulnya jadi penangkal terjadinya potensi penyebaran informasi bohong. Undang-undang itu juga jadi dasar aparat penegak hukum menjerat pelaku penyebar berita bohong.

“Saya kira Undang-undang ITE itu dibuat untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya penyebaran informasi tak benar. Bagi kami, aparat penegak hukum, undang-undang ini sebagai dasar melakukan penegakkan hukum. Efektif atau tidak, bagaimana kita bisa melakukan atau menerapkannya,” tegas dia.

Ancaman pidana yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang ITE relatif berat. Penegasan sanksi hukum itu diharapkan menjadi efel jera bagi para pelaku.

“Ancaman hukumannya 6 tahun. Hukuman cukup berat ini agar pelaku tak mengulangi lagi perbuatan mereka dan tak diikuti yang lainnya,” ujar Atang.

Namun, ancaman pidana yang dijerat dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang ITE tak serta merta membuat masyarakat jera. Hal itu, kata Atang, dikembalikan lagi kepada perilaku masyarakat.

“Jejak digital itu tak mudah dihapus sampai kapanpun. Makanya, cek dan ricek informasi yang berkembang itu perlu sebelum di-share. Sekalipun informasi itu benar, tak salah kita mencari kebenarannya,” tandasnya.

Kapolres Cianjur AKBP Soliyah mengaku mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam memberikan informasi dan pencerahan kepada masyarakat menyikapi informasi beredar. Sehingga masyarakat tak terjerumus menjadi pelaku penyebar hoaks.

“Masyarakat harus bijak menyikapi semua informasi. Kami bersama pemerintah daerah berusaha memberikan pencerahan kepada masyarakat agar mengerti dan paham,” tandasnya.

Kegiatan deklarasi antihoaks diikuti jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta para pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Cianjur. Deklarasi dilaksanakan simbolis dengan cara pembubuhan tanda tangan di sebuah spanduk. (daz)

Comments

comments