Ribuan Guru Honorer di 10 Kecamatan Mogok Ngajar

0
57

CIANJUR, patas.id – Ribuan guru honorer di 10 kecamatan di Kabupaten Cianjur melakukan aksi mogok mengajar mulai hari ini, Rabu (17 Oktober 2018). Alasannya, pemerintah daerah hingga saat ini belum kunjung memberikan legalitas berupa surat keputusan.

Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2-I) Cianjur, Edi Kurniadi, mengatakan, aksi mogok tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil musyawarah pada 13 Oktober 2018 dan desakan dari para guru honorer di setiap wilayah di Kabupaten Cianjur.

Apalagi ada kesepakatan yang dijanjikan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang belum kunjung direalisaikan. Padahal berdasarkan hasil audiensi beberapa waktu lalu, tuntutan untuk tingkatan daerah harusnya bisa diselesaikan selama sepekan.

“Makanya kami berikan waktu hingga 15 Oktober 2018, kalau tidak kunjung terealisasi, maka disepakati untuk melakukan aksi. Itu merupakan desakan dari para guru sendiri. Dan ternyata memang belum teralisasi, makanya ada yang melakukan aksi mogok mulai hari ini (Rabu, red),” kata dia saat dihubungi melalui telepon seluler, Rabu (17 Oktober 2018).

Menurutnya, ada 10 kecamatan di Kabupaten Cianjur yang melakukan aksi mogok. Mulai dari guru honorer di Kecamatan Cianjur, Cilaku, Cibeber, hingga Sindangbarang dan Agrabinta. Diperkirakan total guru honorer yang mogok pun mencapai ribuan orang.

“Kalau kecamatan lain kan sudah ada yang melakukan aksi, untuk yang sekarang ada 10 wilayah yang mogok. Kemungkinan pekan depan pun ada lagi di wilayah lainnya. Jumlah gurunya sendiri ribuan orang yang mogok mengajar, karena kalau secara keseluruh kan guru honorer ini ada sekitar 14 ribu orang,” ucapnya.

Dia menyebutkan, aksi tersebut akan terus berlanjut hingga tuntutan mereka terpenuhi. Bahkan rencananya pada awal November 2018 seluruh kecamatan secara serentak bakal mogok mengajar, tepatnya setelah aksi nasional pada 30 Oktober 2018 dilaksanakan.

Tetapi, dia memastikan tidak akan ada aksi mogok serentak pascaaksi nasional jika pemerintah daerah menepati janjinya untuk memberikan legalitas berupa surat keputusan (SK) bagi para guru honorer, terutama kategori 2.

“Kalau untuk urusan nasional kan sudah mengirimkan surat, kami apresiasi itu. Tapi yang bisa diambil dengan kebijakan daerah berupa insentif dan legalitas ini harusnya bisa disegerakan, jangan menunggu ada aksi dulu baru merealisasikan,” tegasnya.

Dia menambahkan, para guru honorer dan forum honorer di Cianjur akan melihat reaksi dari pemerintah daerah hingga beberapa hari ke depan, atau selama aksi mogok mengajar dilakukan.

“Mogok ini kan dari 17-20 Oktober, kita lihat saja bagaimana itikad dari pemerintah daerah’ kalau tidak, kami pastikan ada aksi selanjutnya yang lebih besar,” pungkasnya. (daz)

Comments

comments