Kental Aroma Politis, DPRD Cianjur Coret Anggaran Bansos dan Hibah

0
53

CIANJUR, patas.id – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Cianjur 2019 sudah resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur, Senin (6 Agustus 2018) malam lalu. Ada sejumlah mata anggaran yang dicoret karena tercium kental berbau aroma politis, salah satunya bantuan sosial (bansos) untuk rakyat miskin sebesar Rp 11,5 miliar dan hibah DTA sebesar Rp 5 miliar.

Ketua Fraksi Partai Hanura, Ade Sobari, menjelaskan, Pemkab Cianjur mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,5 miliar untuk program bantuan sosial penanganan masyarakat miskin dalam APBD 2019. Namun pos anggaran itu akhirnya dicoret DPRD Kabupaten Cianjur karena dinilai tanpa proses kajian agar tepat sasaran dan tepat penerima.

Bahkan rencana penganggaran bantuan sosial itu memicu perdebatan antara Pemkab Cianjur dan DPRD dalam rapat pembahasan KUA-PPAS. Anggaran sebesar Rp11,5 miliar itu akan disalurkan kepada setiap penerima masing-masing sebesar Rp 2,5 juta.

“Ini merupakan sejarah selama 10 tahun saya menjadi anggota Dewan bisa mencoret anggaran yang diajukan eksekutif. Anggaran tersebut terlalu kental berbau politis karena dasar yang dipakainya tidak jelas,” tutur Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Cianjur yang akrab disapa Asob ini kepada patas.id, Selasa (7 Agustus 2018).

Asob menambahkan, berdasarkan kajian penganggaran dana bansos tersebut tidak sesuai dengan e-planning. Selain itu, sasarannya pun tidak jelas karena tidak sesuai dengan data kemiskinan di Kabupaten Cianjur.

“Dari data penerima yang disampaikan, banyak yang kondisinya cukup mampu. Bahkan, saat kami cek ke lapangan, nama penerima itu ada yang punya rumah dua segala,” ujar Asob.

Makanya, imbuh Asob, pihaknya mencium ada kepentingan politis di balik rencana pengucuran dana bansos sebesar Rp 2,5 juta per orang itu.

“Ini tahun politik. Semua orang paham ke mana arah pengucuran dana bansos itu,” tandasnya.

Selain bansos Rp 2,5 juta per orang, Dewan juga mencoret dana hibah Rp 10 juta untuk DTA. Muhammad Isnaeni, anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Cianjur mencium aroma politik yang sama.

“Alasannya sama dengan pemberian dana bansos, anggaran untuk DTA ini tak ada dalam e-planning serta terlalu dipaksakan. Ada sekitar Rp 5 miliar untuk hibah DTA ini,” kata Isnaeni.

Menurut Isnaeni, hibah untuk DTA terpaksa dicoret karena data penerimanya tidak jelas.

“Hanya disebutkan DTA di desa anu, tanpa disebutkan dengan jelas namanya. Bisa saja di sebuah desa ada lebih dari satu DTA, kan ribet urusannya nanti,” tegas dia. (daz)

Comments

comments