Hari Tenang, Alat Peraga Kampanye Masih Gentayangan

0
29

CIANJUR, patas.id – Ratusan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat ditertibkan tim gabungan Panwaslu, KPU, Satpol PP, serta Polres Cianjur, Sabtu (23 Juni 2018) malam. Hal itu dilakukan, mengingat mulai Minggu (24 Juni 2018) sudah memasuki masa tenang.

Berdasarkan pantauan, masih banyak APK di lingkungan umum yang terpasang, mulai dari wilayah utara, timur, termasuk di wilayah kota Cianjur. APK pun beragam ukura, mulai dari yang berupa pamflet, spanduk, hingga baligo.

“Berdasarkan koordinasi dengan Panwaslu, kami diminta untuk turut membantu menertibkan APK yang masih terpasang di semua wilayah di Cianjur. Puluhan personel, beserta kendaraan angkut kami terjunkan dalam operasi penertiban APK malam ini,” ujar Kepala Seksi Operasi Pengendalian dan Deteksi Dini Satpol PP Kabupaten Cianjur, Heru Haerul Hakim.

Menurutnya, dalam operasi penertiban APK tersebut, pihaknya membagi personel ke tiga wilayah, mengingat penertiban harus disegerakan. Namun, selain tim gabungan tingkat kabupaten, penertiban APK juga dibarengi oleh tim gabungan dari tingkat kecamatan, sehingga bisa lebih cepat.

“Dari panwascam dan unsur muspika juga turut membantu, jadi penertibannya bisa cepat dan tersisir hampir semua APK, dengan berbagai ukuran,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, dari kegiatan tersebut, pihaknya berhasil menertibkan lebih kurang 499 APK berbagai ukuran. Tetapi, lanjut Heru, masih ada APK lainnya yang perlu ditertibkan, termasuk untuk di rumah-rumah pribadi yang mesti melalui prosedur khusus.

“Ditambah lagi, waktunya terbatas untuk malam ini. Kemungkinan dilanjutkan Minggu (24 Juni 2018).Tapi itupun tergantung dari Panwaslu, mengingat kami hanya menjalankan tugas penertiban atas permintaan dari mereka,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Cianjur, Hadi Dzikri Nur, menuturkan, keberadaan APK di masa tenang merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Sebab masa kampanye sudah usai. “Makanya APK juga menjadi salah satu dari enam hal yang menjadi potensi pelanggaran pemilu, dimana pemasangannya di luar zona yang ditentukan atau di batas waktu yang tidak diperbolehkan,” tuturnya.

Dia menyebutkan, saat ini yang jadi permasalahan ialah APK di rumah pribadi, pasalnya kerap kali ada klaim jika rumah tersebut merupakan posko pemenangan. Sayangnya, sampai saat ini setiap tim pemenangan dari masing-masing paslon tidak menyerahkan daftar posko tersebut.

“Makanya nanti diupayakan penertiban supaya masa tenang ini benar-benar terlepas dari kampanye dalam bentuk apapun,” tuturnya. (isl)

Comments

comments