Demo Bubar, Dua Kubu Keukeuh Merasa Benar

0
147

CIANJUR, patas.id – Ribuan orang dari dua kubu massa yang pro dan kontra Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, menggelar aksi bersama menuju Gedung DPRD Kabupaten Cianjur di Jalan KH Abdullah Bin Nuh, Cianjur, Rabu (9 Mei 2018). Akibatnya, jalan protokol tersebut diblokade dan dijaga ketat aparat kepolisian dan TNI.

Massa yang pro dan kontra berhadap-hadapan hanya berjarak sekitar 500 meter. Sementara pengguna jalan terpaksa dibelokkan ke jalur alternatif.

Dari kubu pro bupati, tampak beberapa Aparatur Sipil Negara, pengurus Partai NasDem, karyawan Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur, dan beberapa organisasi seperti Pemuda Pancasila, Sundawani, dan lain-lain. Mereka menamakan diri Front Sugih Mukti.

Sementara dari kubu kontra yang menamakan diri Koalisi Ulama dan Umat (Komat) ada pimpinan Pondok Pesantren Attaqwa, Ketua Umum Gerakan Reformis Islam, ormas Komando, dan mahasiswa Universitas Suryakancana Cianjur.

Koordinator Komat, Umar Burhanudin, menjelaskan, aksi mereka mendesak agar DPRD Kabupaten Cianjur segera mengusulkan hak angket untuk menurunkan Bupati Cianjur. Alasannya, banyak pelanggaran yang dilakukan bupati, termasuk indikasi korupsi.

“Kami mendesak DPRD segera mengusulkan hak angket. Hasilnya akan diputuskan di Badan Musyawarah pada Jumat (11 Mei 2018). Kalau tidak, kami akan turun kembali ke jalan dengan jumlah massa lebih banyak,” ujar Umar di Cianjur, Rabu (9 Mei 2018).

Umar menambahkan, aksi mereka selama ini dianggap sebagai hoaks dan fitnah. Namun, menurut dia, pihaknya memiliki bukti-bukti yang sudah dikirim ke Kemendagri dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Untuk indikasi korupsi, bukti sudah kami serahkan ke KPK. Untuk Kememdagri, kami punya bukti pembangunan perkantoran baru di Campaka yang belum memiliki izin karena lahannya milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Umar.

Sementara itu, Yudi Junadi dari kubu Front Sugih Mukti membantah melakukan aksi tandingan. Menurut dia, aksi yang mereka gelar adalah melawan hoaks dan fitnah yang ditujukan kepada Bupati Cianjur.

“Kritik atau orasi dalam aksi itu boleh karena hak demokrasi setiap warga, tapi caranya jangan melempar hoaks atau fitnah. Bicaralah dengan fakta, bukan fitnah,” tutur Yudi.

Pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cianjur ini lantas membeberkan bahwa tudingan Bupati Cianjur melakukan korupsi itu hoaks karena tanpa bukti.

“Soal pemindahan ibu kota Cianjur ke Campaka juga itu opini tak mendasar karena memindahkan ibu kota pemerintahan itu harus berdasarkan undang-undang. Ini hanya membangun perkantoran untuk mendekatkan pelayanan,” tukas dosen hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Cianjur tersebut.

Setelah perwakilan kedua kubu diterima di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, massa pun membubarkan diri. Massa dari Front Sugih Mukti yang meneriakkan slogan IRM2Periode kemudian menuju Pendopo Kabupaten Cianjur untuk menemui Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar alias IRM. (daz)

Comments

comments