Pengawas Lapangan Ikut Pasang Spanduk dan Bendera NasDem

0
32

CIANJUR, patas.id – Jejen Santika (49 tahun) warga Kampung Mekarbakti Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur melaporkan adanya petugas Pengawas Lapangan (PL) Panwaslu Kabupaten Cianjur yang memasang spanduk bakal caleg dan bendera partai politik pada kegiatan Cianjur Ngawangun Lembur (CNL) di Desa Bojongkaso dan Neglasari Kecamatan Agrabinta, Rabu (25 April 2018) lalu.

Menurut Jejen, saat CNL petugas PL Desa Neglasari bernama Suryana ikut memasang spanduk bacaleg dan bendera Partai NasDem. Dia menganggap hal tersebut melanggar sehingga melaporkannya ke Panwaslu Kecamatan Agrabinta melalui telepon.

“Masa wasit ikut main. Mereka kan seharusnya mengawasi, bukan malah membantu memasang alat peraga kampanye salah satu parpol. Makanya saya laporkan ke Panwascam,” ujar Jejen kepada patas.id, Kamis (3 Mei 2018).

Jejen menambahkan, saat dikonfirmasi kepada Suryana, dia mengakui ikut memasang spanduk dan bendera parpol karena disuruh petugas PL Desa Tanjungsari Kecamatan Agrabinta bernama Saprudin.

“Saudara Yana (Suryana, red) mengaku disuruh Saprudin, petugas PL Desa Tanjungsari untuk memasang spanduk bacaleg dan bendera Partai NasDem dengan imbalan uang Rp 200 ribu,” kata Jejen.

Jejen mengaku telah memberi laporan melalui telepon kepada Ramdan, anggota Panwaslu Kecamatan Agrabinta. Bahkan, Jejen pun menerima salinan surat pernyataan maaf dari kedua petugas PL yang dilaporkannya itu.

“Saya mendapat salinan surat pernyataan maaf di atas materai yang dibuat Suryana dan Saprudin secara terpisah. Namun, saya juga akan membuat laporan resmi secara tertulis disertai bukti-bukti dari lapangan,” tutur Jejen.

Ketua Panwaslu Kabupaten Cianjur, Hadi Dzikri Nur, mengaku sudah mengetahui adanya kasus petugas PL yang dilaporkan di Panwaslu Kecamatan Agrabinta. Namun, kata Hadi, kasus tersebut masih sedang diproses di Panwaslu Kecamatan Agrabinta.

“Belum dilimpahkan ke kabupaten, kasusnya masih diproses di Panwascam Agrabinta,” ujar Hadi saat dihubungi patas.id, Kamis (3 Mei 2018).

Hadi belum bisa menjelaskan sanksi yang bisa dikenakan kepada kedua petugas PL tersebut karena kasusnya masih sedang dikaji.

“Nanti kalau hasil kajian dari kecamatan sudah dilimpahkan, baru kita lihat seperti apa,” tukas dia. (daz/*)

Comments

comments