Tiga Fraksi Siap Usulkan Hak Angket Bupati

0
141

CIANJUR, patas.id – Tiga fraksi di DPRD Kabupaten Cianjur mengusulkan hak angket untuk Bupati Cianjur. Pasalnya, ketiga fraksi tersebut menilai banyak kebijakan yang membuat Cianjur semakin semrawut dan ada beberapa aturan yang dilanggar. Bahkan, banyak rekomendasi dari DPRD yang tak digubris oleh bupati.

Ketiga fraksi yang membuat sikap untuk mengusulkan hak angket, yakni Fraksi Partai Hanura, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Gerindra. Hak angket itupun secara tegas diusulkan serta ditandatangani saat seribuan warga Cianjur menggelar aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, beberapa hari lalu.

Ketua Fraksi PKS, Teguh Agung, mengatakan, hak angket itu diusulkan mengingat adanya aspirasi dari warga Cianjur. Dewan pun memberikan tempat yang legal untuk menindaklanjuti dan membawa aspirasi tersebut.

“Ini kan aspirasi warga, salah satu cara untuk menampungnnya bisa melalui hak angket, itu cara yang legal,” kata dia saat dihubungi melalui telepon seluler, Minggu (29 April 2018).

Ditanya kepastian hak angket tersebut berlanjut atau tidak, Teguh menuturkan bahwa hal tersebut dikembalikan pada anggota dewan yang lain. Pasalnya, nanti usulan tersebut bakal dibahas dan divoting untuk mencari suara terbanyak atas hak angket itu.

“Selanjutnya kembali ke hak politik anggota. Mekanismenya kan voting, tapi nanti bisa dilihat secara terbuka siapa saja yang mendukung atau menolak. Hal yang palung penting, kami sudah menampung, supaya tuntutan tidak melebar apalagi berujung pada anarkis lantara aspiranya tak direspons,” kata dia.

Tetapi, Teguh mengaku secara pribadi pun dia melihat pembangunan di Kabupaten Cianjur dijalankan kurang sesuai, apalagi melihat kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pasalnya sosok bupati hanya bersifat strategis, sementara secara teknis dijalankan oleh OPD.

“Jadi sebelum ke bupatinya, bisa dilihat OPD-nya. Mereka tidak profesional,” ucap dia.

Menurutnya, dewan sering menggelar rapat dan memberikan rekomendasi terhadap OPD, tetapi semua itu seolah tidak ada. Teguh pun menyebutkan jika para OPD sebatas mengiyakan dan seolah paham atau meneriman masukan saat rapat, tetapi lupa usai keluar dari ruang rapat.

“Jadinya dewan rekomendasi ke mana, dinas bergerak ke mana. Sudah sering kami mengingatkan, seperti pembangunan kantor pemerintah di Campaka, tapi seperti lupa usai keluar dari ruang rapat. Bahkan OPD ini bergerak hanya untuk membuat bupati senang, apapun dilakukan, termasuk melangkahi aturan. Mudah-mudahan, dari hak angket ini ada hal positif ke depan,” tegasnya.

Hal senada dikemukakan Ketua Fraksi Partai Hanura, Ade Sobari. Menurut dia, hak angket itu merupakan respons dari aspirasi warga yang masuk. Ade mengatakan bahwa hal tersebut adalah proses yang sudah benar.

“Masalahnya bukan soal memberhentikan bupati, tapi mekanisme ini kami tempuh karena merupakan hak untuk mengusulkannya,” kata Ade.

Namun, Ade menyebutkan bahwa usulan ini butuh proses. “Kami menampung dan mengusulkan, selanjutnya ada mekanisme yang harus ditempuh. Semua butuh proses,” tutur dia.

Sebelumnya, sekitar seribuan orang yang tergabung dalam Presidium Rakyat Cianjur, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Cianjur, menuntut sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan warga, Jumat (27 April 2018). Aksi pun dilanjutkan ke Gedung DPRD Kabupaten Cianjur untuk mendesak anggota dewan mengeluarkan hak angket.

Koordinator aksi, Ridwan Mubarok, menegaskan bahwa dari berbagai tuntutan terhadap pelanggaran yang dilakukan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, muaranya massa menuntut agar bupati mundur atau turun dari jabatannya.

“Salah satu cara yang ditempuh, kami mendesak Dewan untuk mengusulkan hak angket. Desakan tersebut direspon tiga fraksi yang menandatanganinya,” kata Ridwan. (daz/*)

Comments

comments