Angkutan Online Kumpulkan Tanda Tangan Petisi

0
82

CIANJUR, patas.id – Diver angkutan online, terutama ojek online di Kabupaten Cianjur melakukan penggalangan tanda tangan dan pendapat warga terkait keberadaan mereka di Kota Santri. Tanda tangan yang merupakan bentuk dukungan dari warga Cianjur itu bakal menjadi dasar serta penguat adanya angkutan berbasis online dan aplikasi di Cianjur.

Kegiatan tersebut salah satunya digelar di Car Free Day Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Para driver angkutan online membentangkan spanduk polos berwarna putih yang bakal menjadi sarana warga untuk membubuhkan tanda tangan, sebagai tanda dukungan dan penerimaan mereka terhadap angkutan online.

Hanya dalam waktu tidak lebih dari dua jam, dua spanduk sepanjang tiga meter sudah penuh oleh tanda tangan warga, mulai dari anak muda hingga orang tua.

“Tanda tangan ini sebagai sebuah petisi dimana bakal menunjukan respon warga terkait keberadaaan angkutan online. Alhamdulillah, responnya sangat baik,” ujar Ketua Driver Online Cianjur (DOC), Yanwar, kepada wartawan, Minggu (29 April 2018).

Menurutnya, penggalangan tandan tangan dan dukungan dari warga tersebut sudah digelar selama beberapa hari. Tidak hanya di CFD, kegiatan itu juga dilakukan di sejumlah titik oleh driver online di masing-masing wilayah. Dari target 1.000 tanda tangan, tercapai lebih dari 2.000 tanda tangan.

“Makanya saya sebut responnya luar biasa, karena jauh melebihi target. Bahkan ada juga warga yang menyebutkan jika Cianjur saat ini butuh angkutan online, merasa puas dan mengharapkan terus ada. Sebab jika terus berkutat dengan masalah saat ini, Cianjur dinilai sulit berkembang atau maju,” tuturnya.

Yanwar menyebutkan, petisi tersebut nantinya bakal jadi bahan untuk disodorkan ke DPRD atau Pemerintah Kabupaten Cianjur. Apalagi informasi yang didapat akan ada aksi lanjutan dari pengemudi angkutan konvensional di Cianjur untuk menutup angkutan online.

“Jadi nantinya kalau ada penolakan dari sejumlah pihak, kami akan sodorkan petisi ini. Bagaimanapun keberadaan segala sesuatunya dikembalikan ke warga. Bisa dinilai sendiri nantinya dari petisi ini,” kata dia.

Seperti yang diketahui, belakangan ini angkutan konvensional dan angkutan online di Kabupaten Cianjur bersitegang. Beberapa kali audiensi pun tidak membuat keduanya berjalan beriringan, meskipun sudah sempat muncul deklarasi damai. Bahkan beberapa waktu lalu, angkutan konvensional mengelar aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, mendesak agar angkutan online segera ditutup.

Sementara itu, sebelumnya, Komisi III DPRD Kabupaten Cianjur bakal mendorong pemerintah daerah segera membentuk regulasi di tingkat lokal. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kembali terjadinya konflik antar keduanya.

Apalagi tuntutan untuk segera ditutupnya aplikasi angkutan online di Cianjur belum bisa dilakukan, walaupun perwakilan angkutan konvensional telah difasilitasi oleh Komisi III DPPRD Kabupaten Cianjur ke Kementerian Perhubungan, Selasa (24 April 2018) lalu.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cianjur, Atep Hermawan, mengatakan, dari hasil pertemuan atau konsultasi dengan Kemenhub, layanan angkutan online bisa ditutup jika melakukan pelanggaran, terutama yang sudah diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“Dalam aturan itu dijelaskan bahwa angkutan online harus seperti angkutan konvensional, yakni menggunakan SIM A umum, mengikuti uji KIR, dan memasang stiker dari aplikasi layanan angkutan online. Jika tidak, bisa dilaporkan sebagai pelanggaran dan dapat dilakukan penutupan di wilayah yang terjadi pelanggaran,” ujar dia saat dihubungi melalui telepon seluler.

Sayangnya aturan tersebut hanya berlaku pada angkutan online roda empat, sementara untuk kendaraan roda dua atau ojek, belum memiliki regulasi. Pasalnya sepeda motor masih disebut sebagai kendaraan pribadi, sementara yang angkutan umum ialah kendaraan bermotor roda empat.

Tetapi, lanjut Atep, jika di suatu daerah sudah terjadi konflik antara angkutan online, khususnya ojek konvensional dan online, pemerintah daerah bisa membuat regulasi khusus yang mengatur sebagai kearifan lokal.

“Bisa juga dibuatkan aturan khusus di daerah sebagai kearifan lokal. Makanya kami akan coba komunikasi dengan Pemkab, utamanya melalui Dishub untuk membahas hal tersebut. Sesuai dengan apa yang telah dikomunikasikan dengan Kemenhub,” tuturnya.

Hingga aturan tersebut terbentuk, Atep mengimbau masing-masing pengurus angkutan online ataupun konvensional bisa menahan diri untuk tidak terlibat lagi konflik.

“Kalau yang angkutan roda empat sudah ada rencana untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang bisa membuat layanan aplikasinya ditutup. Itu tidak hanya berimbas pada angkutan roda empat, tapi ke ojek onlien juga, sebab yang ditutup aplikasinya. Namun untuk lebih baiknya bisa salaing bersabar, jika tidak jadi temuan maka bisa diupayakan membuat aturan,” tuturnya. (daz/*)

Comments

comments