Massa Ojek Pangkalan Geruduk Gedung Dewan

0
41

CIANJUR, patas.id – Ribuan pengendara ojek pangkalan (opang) dan angkutan umum (angkum) di Cianjur menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Kamis (19 April 2018). Mereka menuntut dihapusnya angkutan berbasis aplikasi online di Kabupaten Cianjur.

Sebelum melakukan unjuk rasa di gedung wakil rakyat itu, para pengendara opang dan angkum itu berkonvoi melintasi sejumlah ruas jalan utama di Cianjur.

Sesampainya di halaman Kantor DPRD Kabupaten Cianjur, sejumlah perwakilan pengendara opang dan angkum menggelar orasi dengan membawa beberapa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan dihapuskannya angkutan berbasis aplikasi online itu.

Tim Advokasi Pengendara Opang dan Angkum Cianjur, Rudi Agan, mengatakan, kemudahan-kemudahan yang ditawarkan angkutan berbasis aplikasi online membuat pengguna ojek online setiap hari meningkat.

Tanpa disadari, lanjut Rudi, hal tersebut membuat lapangan pekerjaan sebagai pengendara ojek online terbuka lebar. Selain memberikan gaji pokok, perusahaan ojek online juga biasanya memberikan berbagai fasilitas untuk mendukung kinerja pengendara ojek online.

Kehadiran angkutan berbasis aplikasi online itu tentu memicu reaksi dari berbagai lapisan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan layanan ojek. Seperti yang dirasakan para pengendara opang dan angkum konvensional.

“Maraknya angkutan berbasis aplikasi online berdampak terhadap berkurangnya minat penggunaan angkutan konvensional. Kemudahan yang ditawarkan oleh mereka (angkutan online) terkesan menenggelamkan keberadaan angkutan konvensional. Para pekerja angkutan konvensional pun merasa dirugikan dengan kondisi tersebut. Kondisi ini tentunya berdampak pada pendapatan para pengendara angkutan umum konvensional,” kata Rudi kepada wartawan di sela-sela unjuk rasa, Kamis (19 April 2018).

Sebab itu, Rudi menegaskan, pihaknya mendesak pemerintah agar menghapuskan segala jenis angkutan berbasis aplikasi online di Kabupaten Cianjur.

“Polemik yang terjadi saat ini karena pemerintah lambat merespon situasi dan kondisi yang kini terjadi. Yang lebih dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik antara tranportasi online dan konvensional adalah aturan yang jelas. Di Cianjur belum ada aturan yang jelas soal itu, kalaupun ada sampai saat ini belum ada sosialisasinya sehingga menimbulkan keresahan bagi para pengguna tranportasi online dan konvensional,” tegas Rudi.

Rudi menambahkan, perlu adanya peraturan yang jelas tentang transportasi umum dan lapangan pekerjaan yang manusiawi serta upah layak.

“Jadi di sini peran pemerintah sangat penting, jika pemerintah tidak cepat dalam mengambil sikap atau keputusan terkait kebijakan transportasi umum, baik yang berbasis online ataupun konvensional tentunya konflik akan terus terjadi dan tidak dapat dihindarkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cianjur, Atep Hermawan Permana, menuturkan, pihaknya akan menampung segala bentuk aspirasi atau tuntutan dari massa aksi.

Sebab, jelas politisi dari Partai Golkar itu, kebijakan itu berada di pemerintahan pusat. “Kami meminta waktu satu pekan untuk menyampaikan tuntutan ini ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jika memang sudah ada titik temu tentu akan langsung kami sampaikan,” tutur Atep. (daz/*)

Comments

comments