Memobilisasi Guru pada Acara NasDem, Sekdis Pendidikan Dianggap Melanggar Netralitas ASN

0
123

CIANJUR, patas.id – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Cianjur menetapkan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, Asep Sapurahman, telah melanggar aturan soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini merupakan kesimpulan temuan Dugaan Mobilisasi Tenaga Pengajar pada acara Partai Nasional Demokrat Kabupaten Cianjur di Gedung Serbaguna Asskinah Cianjur, Senin (5 Maret 2018).

Ketua Panwaslu Kabupaten Cianjur, Hadi Dzikri Nur, menjelaskan bahwa terlapor Asep Saepurahman telah melanggar Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas.

Selain itu, Asep juga melanggar Pasal 11 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan pada keterlibatan dalam politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik.

“Aturan yang dilanggar juga mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin,” ujar Hadi dalam siaran pers yang disampaikan kepada patas.id, Rabu (4 April 2018).

Selanjutnya, imbuh Hadi, Panwaslu Kabupaten Cianjur akan melakukan langkah-langkah menindaklanjuti hasil penanganan perkara ini kepada institusi yang berwenang, yakni menyampaikan hasil kajian Panwaslu Kabupaten Cianjur kepada Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta Melalui Bawaslu Jawa Barat dan Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur untuk dilakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami juga akan mengumumkan perkara ini dalam status temuan pada papan pengumuman di Kantor Panwaslu Kabupaten Cianjur,” tegas Hadi. (daz/*)

Comments

comments