Dua Pejabat Dipanggil Panwaslu, Ini Hasilnya

0
155

CIANJUR, patas.id – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Cianjur memanggil dua pejabat di lingkungan Pemkab Cianjur untuk dimintai klarifikasi dugaan pengerahan massa guru pada kegiatan Partai NasDem di Gedung Assakinah Cianjur, beberapa waktu silam. Kedua pejabat tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, Asep Saepurrohman, dan Ketua PD PGRI Kabupaten Cianjur, Jumati, dipanggil Jumat (23 Maret 2018).

Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Cianjur, Tatang Sumarna, menjelaskan, pihaknya mengundang Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dan Ketua PGRI Kabupaten Cianjur untuk klarifikasi terkait dugaan mobilisasi guru pada kegiatan salah satu partai politik.

“Undangan Pak Sekdis (Asep Saepurrohman) pukul 10.00 WIB, sedangkan Pak Ketua PGRI (Jumati) pukul 13.00 WIB bada salat Jumat,” tutur Tatang kepada patas.id, Jumat (23 Maret 2018).

Menurut Tatang, hasil klarifikasi kedua pejabat masih dalam proses kajian sehingga belum ada kesimpulan pelanggaran serta jenisnya.

“Hasilnya masih kita kaji. Kami juga akan memanggil pihak lain untuk melengkapi klarifikasi,” kata Tatang.

Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, Asep Saepurrohman, usai pemeriksaan di Kantor Sekretariat Panwaslu Kabupaten Cianjur, Jalan Aria Wiratanudatar, Karangtengah, Cianjur, langsung pergi. Dia menghindar dari kejaran wartawan dan memilih tak berkomentar.

Sementara itu, Ketua PD PGRI Kabupaten Cianjur, Jumati, mengaku menghadiri undangan Panwaslu untuk klarifikasi soal instruksi mobilisasi massa guru. Menurut dia, PGRI tak pernah mengeluarkan instruksi apa pun terkait kegiatan parpol di Gedung Assakinah beberapa waktu lalu.

“Kalau instruksinya dari organisasi (PGRI) harus melalui prosedur resmi melalui rapat pleno. Saya sebagai ketua tidak tahu ada instruksi pengerahan guru,” kata Jumati.

Dia juga menambahkan bahwa dalam aturan di internal PGRI sudah jelas anggota dilarang aktif jadi pengurus atau simpatisan parpol.

“Aturannya jelas, jadi tak mungkin PGRI mengeluarkan instruksi yang bertentangan dengan aturan,” tegas Jumati. (daz)

Comments

comments