Ada Parpol di Arena MTQ, Panwaslu Anggap Biasa-biasa Saja

0
101

CIANJUR, patas.id – Panwaslu Kabupaten Cianjur terus mendalami kehadiran salah satu anggota partai politik dan pemasangan bendera partai dalam kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Cianjur yang digelar di Kecamatan Cibeber, beberapa waktu lalu. Meski belum ditemukan pelanggaran untuk bisa mengeluarkan sanksi, namun pihaknya sudah menginstruksikan untuk mencabut atribut partai sepanjang Jalan Raya Canjur-Cibeber.

Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Cianjur, Tatang Sumarna, mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemanggilan dan konfirmasi kepada sejumlah pihak, terkait dugaan pelanggaran tersebut. Panwaslu juga melakukan komunikasi dengan Panwaslu Kecamatan Cibeber. Pasalnya dalam pawai taaruf itu didapati kehadiran sekelompok orang dari salah satu partai politik serta ada pemasangan atribut berupa bendera parpol.

“Setelah kami dalami, memang didapatkan fakta kehadiran kelompok parpol tersebut, tapi panitia tidak mengundang secara spesifik mereka meskipun ada undangan bagi seluruh unsur masyarakat. Sayangnya, yang hadir hanyalah sekelompok orang dari parpol yang dimaksud. Mereka pun tidak ikut iring-ringan pawai dan berdiri di pinggir panggung, bukan di tempat kehormatan serta tak ada aktivitas yel-yel ataupun semacamnya,” kata dia, Kamis (1 Maret 2018).

Dia mengatakan, Panwaslu Kabupaten Cianjur masih belum menemukan pelanggaran atau kegiatan yang melanggar aturan kampanye dengan adanya hal tersebut. Pasalnya belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang aktivitas parpol sebelum masuk tahapan pemilihan calon legislatif.

“Adapun terkait kampanye Pilgub Jabar pun tidak ditemukan, sebatas kedatangan mereka ke sana. Tapi masih kami dalami untuk mencari dugaan pelanggaran lainnya, termasuk segera mengkonfirmasi ke parpolnya,” kata dia.

Tetapi, lanjut dia, untuk keberadaan bendera parpol, pihaknya sudah menginstruksikan Panwascam segera mencabut atribut tersebut. Apalagi di lokasi itu tidak ada kegiatan dari parpol.

“Tidak ada sanksi secara spesifik, tapi untuk atribut parpol sudah ditertibkan. Baru sebatas itu,” katanya.

Tatang menambahkan, dengan adanya kejadian tersebut, pihaknya sudah menginstruksikan setiap Panwascam untuk meningkatkan pengawasan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kegiatan pemerintahan yang disusupi parpol, sehingga tidak ada politik praktis di dalamnya.

“Langkah itu juga dilakukan agar memastikan netralitas dari PNS, jika ditemukan pelanggaran, tentunya kami tidak segan untuk memproses,” katanya. (isl)

Comments

comments