Demo UU MD3 Diterima Gedung Kosong

0
71

CIANJUR, patas.id – Kantor DPRD Kabupaten Cianjur di-sweeping massa aksi yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Kamis (22 Februari 2018). Sayangnya, tidak ada seorang pun anggota dewan yang bisa ditemui, bahkan pegawai di Sekretariat Dewan (Setwan) pun tak ditemukan ada pejabat untuk menerima aspirasi mereka.

Pada awalnya, aksi yang berada di bawah pengawalan anggota Polres Cianjur itu berjalan lancar, namun mengetahui tidak ada yang menerima mereka dari anggota dewan, massa pun masuk ke setiap ruangan untuk memastikan jika kantor dewan benar-benar kosong.

Benar saja, tidak ada satupun anggota dewan. Diketahui, para wakil rakyat tersebut sedang berada di Bali untuk melakukan studi banding, sementara pejabat dan pegawai di lingkungan Setwan tengah menjalankan program Gorol (Gotong Royong Lobaan). Alhasil, hanya ada petugas keamanan di lingkungan Kantor DPRD Kabupaten Cianjur.

Ketua SPRI Kabupaten Cianjur, Rudi Agan, mengatakan, aksi tersebut merupakan protes terhadap disahkannya Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Regulasi itu dinilai dapat membungkam suara-suara lantang terkait kritik yang disampaikan kepada para wakil rakyat itu.

“Kami miris dengan disahkannya undang-undang tersebut, sebab UU MD3 telah menyulap MKD dari sebelumnya sebagai penegak etik DPR menjadi lembaga pelindung DPR dari proses hukum,” jelas Rudi saat ditemui wartawan di sela-sela aksi, Kamis (22 Februari 2018).

Menurutnya, saat ini demokrasi Indonesia membutuhkan penguatan partisipasi publik akibat menguatnya ketidak percayaan rakyat terhadap kinerja pemerintah, khususnya wakil rakyat.

Proteksi yang berlebihan dalam regulasi itu disebut menggambarkan bahwa UU tersebut penuh kompromi dan kepentingan pihak tertentu.

“Kondisi ini jelas sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu, kami mendesak pemerintah untuk kembali mencabut kebijakan tersebut. Jika memang tuntunan kami tak direspon kami akan melakukan aksi dengan massa lebih besar,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Deden Nasihin, mengaku, pihaknya belum mendapatkan salinan, instruksi, dan sosialisasi terkait aturan tersebut. Dia juga menyebutkan jika aturan tersebut merupakan hasil dari pembahasan di pusat, bukan oleh anggota dewan di tingkat kabupaten.

“Kami juga sedang mendalami terkait aturan tersebut, rencananya hari ini ada rapat anggota dewan se-Indonesia di Bandung membahas UU MD3. Hasilnya nanti akan kami bahas di daerah,” kata dia.

Dia mengatakan, selama aturan tersebut tidak membungkam rakyat untuk mengkritik atau menyampaikan aspirasi pada dewan, maka pihaknya akan mendukung. Namun jika malah sebaliknya, dia secara tegas tidak setuju dengan aturan itu.

“Kalau untuk dewan di Cianjur, pastinya terbuka terhadap kritikan. Kami kan wakil dari rakyat, ketika ada yang perlu dikritik, silakan kritik,” tuturnya. (isl)

Comments

comments