Angka Pernikahan Dini di Cianjur Masih Tinggi

0
68

CIANJUR, patas.id – Pemerintah Kabupaten Cianjur didorong untuk mengeluarkan regulasi terkait pencegahan pernikahan usia anak. Pasalnya banyak risiko yang bakal dihadapi para pasangan usia anak, mulai dari kesehatan, ekonomi, dan ketahanan keluarga.

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKP3A Kabupaten Cianjur dari total jumlah penduduk yakni 2.269.219 pada 2016 lalu, terdapat 2,89 persen anak di bawah 20 tahun yang melakukan pernikahan dini. Padahal, baiknya perempuan menikah pada usia 21 tahun dan laki-laki pada usia 25 tahun.

Jumlah yang terbilang besar itu dimungkinkan terus meningkat. Apalagi, sejak beberapa tahun ke belakang kondisi pergaulan remaja perkotaan serta tradisi remaja/anak di bawah umur di pelosok sama-sama mengarah pada terjadinya pernikahan dini.

Sementara itu, data dari Kementerian Agama Kabupaten Cianjur mencatat masih ada sekitar 2.000 laki-laki yang

menikah di usia 19-20 tahun dan lebih kurang 6.000 perempuan yang menikah di usia 16-19 tahun. Meski masih tinggi, angka tersebut diklaim mengalami penurunan sejak 2014 lalu, dimana angkanya mencapai 6.000 laki-laki dan 8.000 perempuan yang menikah di usia anak.

“Angka pernikahan usia anak itu masih tinggi, bahkan di nasional juga rata-rata 30 persen dari jumlah usia anak. Di Cianjur pun saya rasa masih tinggi, jika memang ada pendataan secara valid. Kondisi ini yang jadi fokus perhatian kami,” ujar Ketua Dewan Pengurus Harian Yayasan Kesehatan Perempuan, Zumrotin, saat ditemui di Dinas Kesehatan Kabupaten CIanjur, Rabu (21 Februari 2018).

Menurutnya, di tingkat pusat, pihaknya sudah mengupayakan adanya yudicial review untuk undang-undang yang mengatur tentang pernikahan, terutama mengenai usia pernikahan. Sayangnya hal itu belum terealisasi. Tapi peluang penundaan pernikahan masih bisa berjalan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Dia mengatakan, dalam mencegah peningkatan pernikahan usia anak, Pemerintah Daerah (Pemda) juga bisa berkontribusi, melalui pembentukan regulasi berupa Peraturan Bupati atau sebatas edaran. Pasalnya, untuk mengatur usia pernikahan dengan Perda, dinilai lebih baik menunggu Perppu ditetapkan.

“Kami dorong agar Perppu bisa keluar tahun ini. Sambil menunggu Perppu, Pemda bisa membuar Perbup atau edaran untuk mencegar pernikahan usia anak,” tuturnya.

Dia menambahkan, peran serta warga, tokoh agama, dan tokoh lainnya, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dinilai perlu dilakukan. Dengan bersama-sama, maka sosialisasi tentang dampak dari pernikahan usia anak bisa maksimal. “Banyak hal yang menjadi dampak buruk pernikahan usia anak, mulai dari urusan ekonomi, kesehatan, ketahanan keluarga, dan lainnya,” ucap dia.

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Teni Hernawati, menuturkan, pernikahan usia anak memberikan risiko-risiko urusan kesehatan, baik pada ibu atau anaknya nanti. Di antaranya penyakit pada bagian sensitif, rahim, dan lainnya. Hal itu akan berdampak pada proses serta pasca melahirkan.

“Usia anak juga merupakan masa pertumbuhan, jadi ketika mengandung atau melahirkan, bayi dan ibunya sama-sama masih memerlukan pemenuhan gizi. Akibatnya pertumbuhan keduanya terhambat, bahkan dampak lainnya bisa ke stunting atau penyakit lainnya,” kata dia.

Dia mengungkapkan, meskipun ada pernikahan di usia anak, pasangan menikah disarankan untuk menunda kehamilan melalui program keluarga berencana. “Mengandung di usia muda, juga berisiko pada angka kematian ibu dan bayi. Makanya, pendewasaan usia pernikahan lebih baik,” tuturnya. (isl)

Comments

comments