Bahan dan Alat Peraga Kampanye Pilgub Bisa Ditambah Setiap Pasangan

0
83

CIANJUR, patas.id – Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 memasuki jadwal kampanye sejak 15 Februari 2018 hingga 23 Juni 2018. Setelah jeda masa tenang selama 3 hari, pada 27 Juni 2018 digelar pemungutan suara.

Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Cianjur, Hilman Wahyudi, menjelaskan, sesuai Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, jadwal kampanye sudah ditentukan.

“Untuk kampanye rapat umum terbuka masing-masing pasangan calon mendapat jatah dua kali. Untuk lokasinya belum dipastikan, tapi yang jelas harus lapor kepolisian minimal 7 hari sebelumnya,” tutur Hilman kepada patas.id, Senin (19 Februari 2018).

Hilman menambahkan, untuk keperluan kampanye diperbolehkan menggunakan bahan kampanye seperti poster, leaflet, dan slayer, dan alat peraga kampanye (APK) seperti baligo, umbul-umbul, spanduk, dan sejenisnya.

“Semua jenis APK maupun bahan kampanye pasangan calon langsung diberikan oleh KPU Jabar kepada tim kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tingkat provinsi dan didistribusikan oleh mereka sendiri ke tingkat kota dan kabupaten,” tutur dia.

Dalam PKPU tersebut diatur pula bahwa jumlah APK dan bahan kampanye bisa ditambah oleh tim kampanye masing-masing pasangan calon. Untuk bahan kampanye bisa ditambah 100 persen, sedangkan APK 150 persen.

“Contohnya, jika spanduk setiap desa 3 buah, maka bisa ditambah 150 persen menjadi 7 buah. Begitu pula APK lain sesuai itemnya,” jelas Hilman.

Untuk lokasi dan titik pemasangan APK, menurut Hilman, sudah ditentukan KPU. Sementara pengawasan dan penertibannya, itu ranah Bawaslu dan Panwaslu setiap kota dan kabupaten.

“Titik-titik pemasangan APK tersebut sudah di-SK-kan oleh KPU Jabar sesuai yang diajukan KPU Kota dan Kabupaten dan masing-masing PPK-nya. SK titik pasang APK tersebut sudah dimiliki Panwaslu,” imbuh Hilman.

Hilman menambahkan, pemasangan APK ini menjadi pekerjaan tim kampanye masing-masing pasangan calon. Artinya KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS tidak perlu ikut memasang APK tersebut. KPU dan jajarannya hanya menetukan titik-titik pemasangannya.

“Masalah penertibannya pun bukan ranah kerja KPU dan jajarannya, melainkan ranah kerja Bawaslu, Panwaslu Kota dan Kabupaten, Panwascam, dan PPL,” tandas Hilman. (daz)

Comments

comments