Belum Ada Payung Hukum untuk Menjerat Pelaku LGBT

0
112

CIANJUR, patas.id – Polres Cianjur masih meraba pasal dan aturan pidana yang dapat menjerat para pelaku seks menyimpang. Pasalnya, hingga saat ini belum ada payung hukum yang secara langsung menjerat aktivitas LGBT, terutama gay.

Kapolres Cianjur, AKBP Soliyah, mengatakan, saat menetapkan pasal untuk pelaku seks menyimpang, pihaknya harus jeli. Apalagi payung hukum untuk seks menyimpang masih belum ada. Maka dari itu, pihaknya melihat dari kegiatan seksual yang dilakukan.

“Saat ini masih diterapkan undang-undang pornografi dan ITE, karena biasanya melalui kontak di media sosial, penyebaran film serta gambar, dan unsur lainnya yang bisa dijerat dengan aturan tersebut. Jika ada anak di bawah umur, maka kami jerat juga dengan undang-undang perlindungan anak,” kata dia saat ditemui wartawan usai mengisi Talk Show LGBT di Gedung Assakinah, Rabu (24 Januari 2018).

Menurutnya, unsur prostitusi juga bisa dijadikan salah satu pasal yang diterapkan. Namun pihaknya masih mendalami terkait prostitusi gay di Cianjur. “Kalau memang ada prostitusi atau trafficking, pasti kami jerat juga dengan aturan yang bisa menjeratnya. Tapi untuk prostitusi masih kami dalami, apakah ada atau tidak. Namun untuk yang terungkap belum lama ini, baru mengenai unsur pornografi, ITE, dan perlindungan anak di bawah umur,” kata dia.

Dia mengatakan, Polres Cianjur juga terus melakukan penyisiran ke tempat-tempat yang disinyalir dijadikan tempat untuk pesta seks LGBT. Di antaranya tempat wisata dan lokasi berkumpulnya remaja-remaja di Cianjur.

“Tidak menutup kemungkinan, di kos-kosan juga ada aktivitas seks menyimpang. Jadi kami terus petakan lokasinya, untuk antisipasi tindakan tersebut.”

Di samping penindakan hukum, lanjut dia, perlu peran serta dari pemerintah, lingkungan, dan keluarga dalam mengantisipasi pertumbuhan seks menyimpang di tatar Santri. “Semua pihak harus terlibat, bagaimana caranya keluarga mereka tidak terjerumus dalam perilaku seks menyimpang tersebut,” katanya.

Di sisi lain, Forum Literasi Cianjur juga mendorong pemerintah pusat untuk segera membuat regulasi atau payung hukum yang bisa menjerat pelaku seks menyimpang. Salah satunya melalui talk show tentang LGBT yang dihadiri oleh ratusan peserta dengan sejumlah aktivis sosial sebagai narasumbernya.

Pengurus Forum Literasi yang sekaligus Ketua Panita Talk Show LGBT, Neneng Fitri Ekasari, menuturkan, hasil dari talk show tersebut bakal dijadikan sebuah buku terkait penanganan dan antisipasi LGBT di Cianjur. Nantinya, buku tersebut bakal jadi panduan bagi setiap sekolah dalam menekan pertumbuhan LGBT.

Di samping itu, pihaknya akan menyampaikan hasil diskusi kepada pemerintah pusat agar segera dibentuk payung hukum yang menjerat pelakunya serta mendorong Kemenkominfo memblokir semua aplikasi yang menjadi sarana bagi pelaku LGBT. “Untuk di Cianjur, kami akan bentuk juga Satgas LGBT. Di samping kami mendorong pemerintah pusat melakukan gerakan yang tegas untuk penanganan LGBT,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris MUI Kabupaten Cianjur, Ahmad Yani, menuturkan, MUI di tingkat pusat sudah mengeluarkan fatwa terkait LGBT pada 2014 lalu, dan ditindaklanjuti oleh masing-masing MUI di tingkat kabupaten/kota. Dengan keluarnya fatwa tersebut, sudah seharusnya pemerintah melakukan tindakan nyata untuk penanganan LGBT.

Dia menambahkan, para ulama di Cianjur juga diarahkan untuk lebih sering menyampaikan dakwah terkait hukum melakukan seks menyimpang atau sesama jenis. Diharapkan, mereka yang sudah menjadi pelaku seks sesama jenis, bisa segera bertobat.

“Di lapangan kami secara terus-menerus melakukan sosialisasi dan penyampaian dakwah terkait LGBT. Diharapkan melalui para ulama, mereka bisa segera bertobat,” ucap dia. (isl)

Comments

comments