Alih Fungsi SDN Ibu Jenab I jadi Lahan Parkir Bisa Dipidanakan

0
127

CIANJUR, patas.id – Pemerintah Kabupaten Cianjur dipastikan tidak bisa mengalihfungsikan bekas gedung SDN Ibu Jenab I. Pasalnya, pihak keluarga dan keturunan Siti Jenab sudah menyerahkan dokumen sejarah dan surat wakaf lokasi kepada Tim Ahli Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Jawa Barat, Selasa (23 Januari 2018).

Cucu Siti Jenab, Memet Hakim, mengatakan, langkah tersebut diambil keturunan Siti Jenab agar bangunan SDN Ibu Jenab I secara resmi menjadi lokasi cagar budaya yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Apalagi, setelah adanya komitmen yang diabaikan oleh Pemkab Cianjur.

“Jadi kami meminta bantuan pihak provinsi. Karena bagi kami, ini adalah kedzaliman. Apalagi itu cagar budaya dan tanah wakaf. Alhamdulillah banyak pihak yang mendukung, termasuk dari sejarawan dan aktivis,” kata Memet saat dihubungi, Selasa (23 Januari 2018).

Memet mengatakan, penyerahan dokumen sejarah dilakukan di Jalan Bengawan 34, Kota Bandung, dengan dihadiri banyak sejarawan, forum SDN Ibu Jenab, dan yang lainnya. Dokumen yang diterima dari Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran (Unpad) Nina Herlina Lubis, bakal menjadi dasar serta kepastian telah ditindaklanjutinya kajian terkait kawasan sejarah tersebut.

“Secara otomatis, kawasan tersebut tidak boleh dirusak apalagi dialihfungsikan begitu saja.”

Selain menyerahkan dokumen, Memet juga mengaku memberikan pernyataan surat wakaf kepada pengacara Forum Peduli Ibu Jenab I. Menurut dia, dengan adanya dokumen tersebut, kalaupun kegiatan belajar mengajar (KBM) SDN Ibu Jenab I dipindahkan, pihak keluarga mengharapkan penggunaan bangunan lama selanjutnya tidak menyalahi aturan.

Menurut dia, tidak seharusnya tanah dan bangunan bersejarah itu memilik hak guna pakai selain di bidang pendidikan. Memet menegaskan, pada awal berdiri leluhurnya berusaha untuk menjadikan lahan tersebut sebagai lokasi pendidikan kaum hawa. “Tanah wakaf kok dikomersilkan. Tidak sepantasnya itu,” ujarnya.

Memet menyarankan, sebaiknya bangunan direhabilitasi dan dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan seperti sekolah kejuruan khusus kalangan perempuan.

“Atau peluang SDN Ibu Jenab I dipindah lagi ke lokasi lama juga selalu ada. Pokoknya, jangan sampai bangunan digunakan untuk kepentingan lain,” ucapnya.

Di sisi lain, Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Jawa Barat sekaligus arkeolog dari Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Komda Jabar-Banten, Lutfi Yondri, menuturkan, tanpa upaya tersebut, Pemkab Cianjur seharusnya memperlakukan bangunan SDN Ibu Jenab I sebagai cagar budaya. Pasalnya nilai sejarah bekas bangunan tersebut begitu tinggi.

“Sekolah Kautamaan Istri di Cianjur tersebut begitu bernilai sejarah, dimana perjuangan Siti Jenab setara dengan tokoh perjuangan pendidikan bagi kaum perempuan di daerah lain,” kata dia saat dihubungi melalui telepon seluler, Selasa (22 Januari 2018).

Menurutnya, pada 2016 pihaknya sudah melakukan penetapan, namun tertinggal. Maka dari itu, dengan adanya kejadian tersebut, pihaknya bakal memerhatikan supaya prosesnya dipercepat.

Dia menambahkan, meskipun gedung tersebut tidak asli, kawasan tersebut tetap bisa disebut cagar budaya. Hal itu dikarenakan, cagar budaya tidak hanya dilihat dari satu faktor yakni keaslian bangunan, namun ada 11 kriteria lainnya yang menjadikan lokasi tersebut sebagai cagar budaya.

“Ada 12 poin kriteria penilaian, mulai keaslian bangunan, pendidikan, lintas masa, nilai, dan lainnya. Meskipun sudah tidak asli, kita bisa melacak catatan sejarah di dalamnya. Jadi poin penting sebenarnya nilai di lokasi tersebut. Keaslian bangunan itu hanya satu per dua belas kriteria lainnya.”

Maka dari itu, lanjut dia, pemkab tidak bisa mengalihfungsikan lokasi tersebut di luar nilai di dalamnya, terlebih dengan adanya surat wakaf peruntukan kawasan.

“Dibongkar silakan terjadi, tapi yang perlu dikawal, pembongkaran itu harus tetap menjadi fungsi sebagai sarana pendidikan di Cianjur. Jadi tujuannya merevitalisasi, untuk mengangkat fungsi utama. Kalau untuk parkir salah besar. Apalagi dengan adanya status wakaf, itu bisa jadi pidana,” tegasnya. (isl)

Comments

comments