Penganiaya Ustad Divonis Ringan, Ratusan Santri Demo Kejari dan PN

0
151

CIANJUR, patas.id – Ratusan santri dan santriwati dari berbagai pondok pesantren dan ormas Islam di Kabupaten Cianjur menggelar aksi unjuk rasa ke Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Cianjur, Jumat (8 Desember 2017).

Aksi yang digelar itu, untuk mendesak pimpinan dua lembaga hukum negara itu agar menindak jaksa dan hakim yang memvonis terdakwa Dayat cs pelaku penganiayaan terhadap ustadz Hasyim, seorang tokoh agama di Kecamatan Warungkondang.

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Cianjur, Habib Huud Al Idrus, mengaku kecewa dengan tuntutan dan vonis yang dijatuhkan jaksa dan hakim terhadap terdakwa Dayat cs.

Padahal, jelas Habib Huud, jaksa dan hakim dapat menjatuhkan tuntutan dan vonis maksimal terhadap para terdakwa itu.

“Kami menaruh curiga dan buruk sangka kepada Pengadilan Negeri dan Kejari Cianjur dengan tuntutan dan vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa Dayat cs,” jelas Habib Huud, saat audiensi dengan Ketua PN dan Kepala Kejari Cianjur, Jumat (8 Desember 2017).

“Kami kecewa dengan tuntutan dan putusan hakim yang memvonis para terdakwa selama satu tahun enam bulan,” sambungnya.

Habib Huud mendesak para pimpinan lembaga hukum negara itu agar menindak jaksa dan hakim yang menangani kasus tersebut.

“Jika tuntutan kami tidak diindahkan, kami akan terus melakukan aksi setiap hari Jumat dengan mendatangi PN dan Kejari Cianjur dengan massa aksi yang lebih besar,” ucapnya.

Kepala Kejari Cianjur, Heru Widarmoko, mengatakan, proses penanganan kasus dengan terdakwa Dayat cs telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Untuk proses hukum yang dilaksanakan dalam penanganan kasus tersebut, dinilai telah sesuai. Sementara terkait tuntutan dari massa aksi, untuk memberikan sanksi kepada jaksa yang menangani kasus itu, kami akan terlebih dahulu melakukan kajian,” kata Heru.

Sementara Ketua PN Cianjur, Rudi Suparmono, menyebutkan, terkait vonis yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa Dayat cs, telah sesuai dengan tuntunan jaksa penuntut umum (JPU).

Selain itu, pihaknya juga telah memberikan waktu selama tujuh hari kepada pihak yang merasa keberatan dengan vonis tersebut.

“Untuk tuntutan agar memindahkan hakim tersebut bukan kewenangan kami sebagai ketua PN. Kami telah memberikan waktu selama tujuh hari, tapi tak ada pihak yang mengajukan keberatan,” jelas Rudi. (wan)

Comments

comments