Pengurus Kecamatan Partai Golkar di Cianjur Dorong Segera Munaslub

0
3

CIANJUR, patas.id – Dorongan segera digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar terus berkembang di kalangan kader dan pengurus partai, khususnya di akar rumput, termasuk di Kabupaten Cianjur. Para kader dan pengurus tingkat kecamatan pun angkat bicara menyikapi kisruh setelah ketua umum, Setya Novanto, ditetapkan sebagai tahanan KPK.

Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kecamatan Campaka, Yuyus Sugilar, mengatakan, kepentingan segera digelar munaslub mengacu pada penyelamatan partai, bukan kepentingan individu.

“Sekarang pilihannya hanya dua, yakni kepentingan partai atau individu. Munaslub adalah kepentingan penyelamatan partai, sebab partai itu institusi bukan individu,” ujar Yuyus saat dihubungi patas.id melalui sambungan telepon, Sabtu (2 Desember 2017).

Menurut Yuyus, para kader dan akar rumput menginginkan kisruh di pusat jangan jadi mainan para elite. Sebab, di bawah membutuhkan kepastian soal tongkat kepemimpinan.

“Kalau munaslub digelar, kami menginginkan figur ketua umum yang peduli dengan suara akar rumput di bawah, bukan yang hanya mengakomodir para elite,” tutur Yuyus.

Yuyus menambahkan, munaslub itu demi keselamatan dan kepentingan partai serta perasaan kader dan marwah partai. Sebab, selama ini opini dan persepsi masyarakat sama sekali tidak dipikirkan. Padahal Pemilu 2019 tidak lama lagi, maka tidak ada alasan lain agar secepatnya digelar munaslub. Selain itu, kata Yuyus, beberapa bulan ke depan Partai Golkar akan dihadapkan pada posisi rumit bila tidak segera munaslub.

“Sebab akan menghadapi pilgub, pileg dan pilpres. Maka, dengan munaslub diharapkan lahir seorang ketua umum yang bisa mengakomodir semua kader partai dari akar rumput sampai elit partai serta bersih dari korupsi,” imbuh dia.

Hal senada disampaikan Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Sukaresmi, Anang Abdullah. Menurut dia, pengurus dan kader sudah bersusah-payah menjaring suara dari tingkat RT, dusun, desa, hingga kecamatan, namun jerih payah tersebut tidak mendapatkan respons yang positif dari elite partai di DPP.

“Suara yang kami terima dari bawah saat ini meminta supaya carut-marut di pusat segera dibereskan. Kekosongan posisi ketua umum yang bermasalah dengan hukum harus segera disikapi dengan menggelar munaslub,” tegas Anang.

Anang mengaku khawatir jika sikap DPP tidak tegas, masyarakat yang sudah cerdas akan mengambil pilihan yang malah merugikan Partai Golkar.

“Mereka sudah bisa membaca peta dan opini yang berkembang. Sangat berbahaya jika kondisinya dibiarkan tanpa ketegasan dan kejelasan,” ucap dia.

Pernyataan lebih tegas disampaikan Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Sindangbarang, Tatang Ruhyat Mulyana. Kader partai berlambang pohon beringin yang akrab disapa Dea ini menyatakan bahwa saat ini Partai Golkar butuh perubahan.

“Munaslub adalah pilihan paling realistis demi perubahan sekaligus menjaga agar elektabilitas partai bisa tetap terjaga. Kami khawatir jika kondisi sekarang dibiarkan akan berdampak pada penurunan angka elektabilitas partai baik secara nasional maupun daerah, khususnya di Jawa Barat,” tandas Dea.

Sementara itu, Bendahara PK Partai Golkar Kecamatan Cianjur, Riki Johnpratama, mengungkapkan, melihat opini publik yang semakin kencang terhadap status tersangka Ketua Umum Partai Golkar saudara SN, hal ini berakibat terhadap penurunan secara drastis elektabilitas Partai Golkar. Untuk itu, kata dia, sangat penting dan suatu keharusan DPP Partai Golkar segera melaksanakan Munaslub untuk pergantian kepengurusan DPP Partai Golkar, khususnya ketua umum.

“Hal ini jangan ditunda-tunda lagi. Kalau perlu pertengahan bulan Desember harus sudah dilaksanakan munaslub sebab bulan Januari 2018 sudah masuk tahun politik dengan diadakannya Pilkada Serentak 2018 di berbagai daerah, khususnya di Jawa Barat,” tutur Riki.

Dia menambahkan, selaku pengurus Partai Golkar di tingkat kecamatan pihaknya mendorong pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur untuk berperan aktif dalam menyikapi hal ini. Sebab, menurut Riki, maju mundurnya perolehan suara Partai Golkar di tahun 2019 ditentukan di tahun 2018. Riki menandaskan bahwa hal ini atas dasar aspirasi dari pengurus desa dan kelurahan se-Kecamatan Cianjur.

“Apa yang saya kemukakan ini atas dasar aspirasi dari masyarakat dan kader Partai Golkar di akar rumput. Sebab, kerja sama dan kekompakan yang dilandasi semangat kebersamaan akan membawa hasil yang optimal,” pungkasnya. (daz)